OBJEK WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran Perusda Owabong guna membahas perkembangan sektor pariwisata disana selama pandemi Covid-19, Jumat (11/6/2021). (foto teguh prasetyo)
PURBALINGGA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran Perumda Owabong guna membahas perkembangan sektor pariwisata disana selama pandemi Covid-19, Jumat (11/6/2021). Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni mengapresiasi keberhasilan Perumda Owabong mampu bertahan selama pandemi.
Hal itu dapat terlihat dari berbagai strategi yang dilakukan pihak manajemen. Dengan strategi itu, karyawan tidak ada yang di-PHK dan perusahaan juga tidak merugi.
“Owabong yang dipimpin direkturnya Pak Eko ternyata luar biasa. Meskipun pandemi covid, ternyata managemen dikelola sedemikian rupa. Karyawan tidak ada yang libur dan utangnya pun tidak punya,” jelas Politikus PAN itu, usai diskusi yang juga dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga dan Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jateng.
Ia menambahkan, meskipun pandemi, operasional objek wisata Owabong tetap berjalan dengan protokol kesehatan (protkes). Protkes sendiri dilaksanakan dengan sedemikian cermatnya sehingga tidak ada kasus yang muncul dari objek wisata tersebut. Dengan begitu, pariwisata pun masih tetap berjalan karena sudah melaksanakan penanggulangan pandemi Covid-19 sejak awal.
“Pariwisata berjalan dengan baik, pengunjung datang dan perusda tidak merugi. Karyawannya dari masyarakat di sekitar Owabong sekitar 250 orang dan tidak ada satupun yang di PHK. Semuanya masih tetap bekerja. Ini luar biasanya dari Owabong ini,” lanjut Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng itu.
Sebelumnya, dalam paparan diskusi, Direktur Perumda Owabong Eko Susilo mengaku telah melakukan langkah efisiensi dan efektifitas guna menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun pada 2020 tidak bisa menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun masih bisa mempertahankan karyawan sehingga tidak ada yang di PHK.
“Waktu itu, setelah adanya Covid-19, pemerintah belum membentuk tim gugus covid, kami sudah inisiatif ada tim gugus covid di kita. Tugasnya adalah mengidentifikasi dan kemudian menyusun SOP (standard operational procedure) yang terkait protkes yang kita adopsi dari pemerintah, kemudian kita sesuaikan disini,” jelasnya.
Dikatakannya pula, saat itu sempat dipanggil Kepala Disporapar mengenai instruksi Gubernur Jateng bahwa objek wisata yang berbasis air tidak boleh buka. Namun, pihaknya tetap bersikukuh untuk tetap beroperasional dengan protkes yang ketat.
“Kalau kami tidak buka, gimana nanti kelangsungan hidup kami. Makanya, kami mencari literasi-literasi yang menguatkan bahwa air itu bukan media penularan virus. Justru air yan mengalir, dan air yang terklorinisasi justru tidak membahayakan karena virus akan mati. Kami literasi dan pendapat pakar dari luar negeri maupun Indonesia,” paparnya.
Segala sesuatunya dipersiapkan, lanjut dia, protkes dilaksanakan dengan ketat. Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, baik eksekutif maupun legislatif, juga mengizinkan tempat wisata di Purbalingga tetap buka dengan protkes. Selain itu, pihaknya juga melakukan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & EnvironmentSustainability (CHSE) oleh Kementerian Pariwisata & Kebudayaan.
“CHSE, kita langsung dicek dan diaudit benar atau tidak sudah memenuhi syarat. Kita menjadi pelopor di Jateng termasuk yang paling cepat mendapatkan sertifikat itu. Semua objek wisata Owabong grup telah mendapat sertifikat CHSE,” pungkasnya.
TETAP WASPADA
Meski begitu, Anggota Komisi B DPRD Jateng Abu Hapsin Al Muktafa tetap berpesan kepada pengelola Perumda Owabong untuk tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Prorkes harus tetap dilaksanakan dengan ketat, mengingat pengunjung pada 2020 terbilang cukup banyak.
“Jangan membuka peluang sekecil apapun yang dapat memunculkan adanya covid. Pada 2020 lalu, pengunjung sekitar 660 ribu orang. Artinya, kalau dibagi rata-rata masih 1.850 pengunjung per hari. Sehingga, apapun yang panjenengan lakukan, meskipun sudah baik, tapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan,” pesan Anggota Fraksi PPP DPRD Jateng itu. (teguh/ariel)
