TINJAU WARGA : Komisi D bersama Pemerintah Desa Lebak meninjau warga penerima bansos pemasangan listrik murah.(foto: priyanto)
KARANGANYAR – Komisi D DPRD Jateng mendorong pemerintah supaya program pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu untuk terus dilaksanakan. Diperlukan pembaruan data supaya nama-nama keluarga yang menjadi usulan dari desa bisa terealisasi.
Sebagaimana kunjungan pada Senin (6/6/2022), di Desa Lebak, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Wakil Ketua Komisi D mengapresiasi ada 17 rumah sudah terpasang instalasi listrik 450 VA. Namun demikian, masih menyisakan 30 rumah belum terpasang instalasi listrik.
Baginya, masalah ini perlu segera dicarikan solusi mengingat masih banyak rumah warga tidak mampu belum teraliri listrik. Permasalahan di lapangan, kerap nama-nama yang semestinya dapat bantuan ternyata tidak lolos. Sebaliknya warga yang hanya menumpang rumah milik orang tua atau meminjam KTP justru lolos verifikasi.
Hadi meminta kepada PLN atau pihak ketiga supaya benar-benar dalam proses verifikasi harus betul-betul teliti. Bahkan ada tujuh rumah yang mendapat bantuan pemasangan listrik murah ternyata meminjam KTP.
“Saya meminta PLN atau pihak ketiga jangan sampai membuka peluang kecurangan. Verifikasi harus benar-benar teliti. Warga yang semestinya dapat program pemerintah harus tersisihkan oleh kecurangan,” ucapnya. Temuan yang ada di Lebak ini, lanjut dia, sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Di Klaten, bantuan pemasangan listrik murah juga hanya teralisasi 35 persen. Pemprov Jateng diminta untuk update data.(priyanto/ariel)
