SALAMI PESERTA. Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menyalami peserta Musrenbangwil Kedungsepur di Kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Rabu (11/3/2020).(Foto: Teguh Prasetyo)
SEMARANG – Program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menggunakan data yang valid supaya target dan tolok ukur menjadi jelas dan tepat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman saat menyampaikan paparan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks karesidenan Semarang atau Kedungsepur (Kendal, Demak, Kota dan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Demak dan Purwodadi) di Kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Rabu (11/3/2020).
“Program yang sudah disusun dengan bagus harus didukung oleh validitas data kemiskinan. Kemarin di Jepara masih ada keluhan masyarakat terkait program PKH belum tepat sasaran,” ungkap politikus PKB itu dihadapan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, bupati dan wali kota di wilayah Kedungsepur. Termasuk anggota DPRD Jateng dari daerah pemilihan (dapil) Jateng 1 dan 2.
Sukirman selanjutnya meminta untuk segera menindaklanjuti bersama Gerakan Tengok Tetangga yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah. Perlu terus menerus mengontrol data dari Biro Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan pihak kelurahan hingga RT/RW guna memvalidasi data kemiskinan.
Secara umum, tambahnya, DPRD Jateng mendukung mengenai enam poin musrembang yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo saat sambutan di awal acara. Pembangunan indeks manusia, kemiskinan, kesehatan, pendidikan , pemberdayaan ibu dan anak, serta UMKM dan pemberdayaan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks penanganan kemiskinan.
“DPRD akan serius mengawal program penanganan kemiskinan dan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga akan menjalankan kewajiban untuk memperjuangkan pokok-pokok pikiran dengan fokus pada daerah pemilisan masing,” jelasnya.
Memungkasi wicara, Sukirman mengajak untuk bersama menjalankan Pilkada 2020 dengan santun. Mengingat Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal , dan Kota Semarang akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020. Partai politik juga berkomitmen untuk menjalankan demokrasi secara santun secara indah.
“Kita ciptakan suasana kondusif, karena dengan pemerintahan yang bisa berjalan dengan baik, program-program itu akan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.(teguh/priyanto)
