KUNJUNGAN KERJA : Komisi D melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Purbalingga guna mengetahui upaya pemerintah guna pengentasan warga dari kemiskinan.(foto: ervan ramayudha)
PURBALINGGA – Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Purbalingga guna mengetahui upaya pemerintah guna pengentasan warga dari kemiskinan, Senin (17/2/2025). Turut hadir juga dalam diskusi tersebut para perwakilan dari beberapa OPD di antaranya Dispermasdes, Disperkim, Dinas PU, Diskominfo, Disperindag, Dinsos, Biro Perekonomian, dan Biro Akbang, adapun dari Provinsi Jateng hadir Disperkim dan ESDM.
Mengawali diskusi, Ketua Komisi D Nur Sa’adah menanyakan penanganan dan masalah yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan di Purbalingga.
“Bagaimana penanganan kemiskinan di Purbalingga dan kendala apa yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan,” tanyanya.
Asisten Pemerintah Kesra Purbalingga Suroto melaporkan sejumlah terobosan dalam penanganan kemiskinan yang saat ini terus diupayakan. Bahkan data kemiskinan sesuai hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Maret 2024 ada penurunan menjadi 14,18 persen disbanding 2023 yang tercatat 14,22 persen. Penurunan 0,81 persen itu, tercatat sebagai penurunan tertinggi se-Jateng, sejalan dengan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota di Jateng.
“Sejumlah teroboson itu, yakni penyaluran bantuan RTLH ( Rumah Tinggal Layak Huni ). Selain itu pemenuhan fasilitas pendidikan guna mendapatkan Pendidikan. Purbalingga juga membuka diri pada investasi. Nilai investasi pada 2024 kurang lebih Rp 1,5 triliun,” ucapnya.
Suroto juga menyebutkan, pemerintah juga fokus pada pengurangan pengangguran terbuka, pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa jaminan pangan untuk warga miskin, tua dan terlantar, beasiswa pendidikan masyarakat miskin, pemenuhan akses kesehatan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan termasuk UMKM. Teroboson program lain berupa bantuan permodalan pada kelompok usaha atau pertanian, peningkatan insfratruktur.
“Dengan Jumlah penduduk di kabupaten Purbalingga 1.053.565 jiwa, Penurunan kemiskinan dari tahun 2023 dari 14,99% atau 143.410 jiwa di 2024 tercatat 14,18% atau 136.720 jiwa artinya turun 0.81% yaitu 6.690 jiwa,” ucapnya.
Sementara anggota Komisi D Masfui Masduki menyarankan supaya Pemkab Purbalingga bersinergi dengan anggota DPR/DPRD dari dapil Purbalingga untuk mendukung upaya tersebut. Tidak menutup kemungkinan mereka memiliki koneksi dengan pemerintah pusat supaya mempermudah pencairan dana bantuan.
“Dalam penanganan kemiskinan, saran saya Anggota dewan semua fraksi yang dapil sini dimintai untuk dana DAK agar bisa mengalir ke Purbalingga,” ujarnya.
Sugiarto anggota komisi D menanyakan langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Purbalingga.
“Langkah apa yang di ambil untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi di Purbalingga ?,” tanyanya.
Suroto menuturkan saat ini Pemkab Purbalingga fokus dalam mengangkat potensi yang dapat mendorong perekonomian di kabupaten Purbalingga
“Potensi keunggulan Purbalingga adalah pertanian, UMKM yang berbasis kuliner, dan juga kami mempunyai industri kenalpot, dan potensi lain yang ingin kami kembangkan lagi adalah tempat wisata seperti owabong,” jawab Suroto.
Karsono anggota komisi D menanyakan data verifikasi masyarakat miskin apakah sudah benar.
“Terkait kemiskinan rata-rata kan di tingkat desa, ini terkait verifikasi pemutakhiran data, bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh Purbalingga ?
Mengeai masalah program RTLH bisa tepat sasaran, anggota Komisi D Ariston mempertanyakan hal tersebut.
Suroto menjelaskan untuk meminimalisir agar bantuan RTLH tepat sasaran, pihak Pemkab melakukan pendataan ke desa termasuk melakukan verifikasi faktual ke aplikasi Sifakisbangga ( Sistem Informasi Data Kemiskinan Purbalingga), agar bisa tepat sasaran dalam penyaluran bantuan RTLH.
Pihak Dinperkim sebagaimana disebutkan Aris Budi Nugroho juga melaporkan bahwa desa yang mendapatkan bantuan RTLH adalah yang sudah menyelesaikan verfal dalam pendataan. Pihaknya bekerja sama dengan perangkat desa dalam melakukan pendataan, untuk pelaksanaan kami meminimalisir penyimpangan dengan pengawasan secara berkala.(agung/priyanto)
