Teknisi Jaringan Internet Dibutuhkan saat UNBK

Screenshot 20190506 170306

EVALUASI UNBK. Komisi E DPRD Jateng saat mengevaluasi pelaksanaan UNBK bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah IV di Purwodadi Kabupaten Grobogan, Kamis (2/5/2019). (foto priyanto)

GROBOGAN – Komisi E DPRD Jateng menyetujui usulan perlunya penempatan tim teknis di setiap kantor cabang Dinas Pendidikan saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Seringkali kerap ditemui masalah teknis pada komputer maupun jaringan internet yang mengganggu konsentrasi siswa.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi E Muh Zen, saat memimpin rombongan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah IV di Purwodadi dalam evaluasi UNBK Tahun Ajaran 2019 di hadapan Komisi E, Kamis (2/5/2019).
Sebelumnya, dalam paparannya, Kasi SMA/SLB Sugiyanto menjelaskan keberadaan tim teknis sangat dibutuhkan. Hanya saja karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), tim teknis tidak ada saat dibutuhkan. 

“Meski bisa diatasi walaupun memakan waktu cukup lama, namun kondisi itu sempat membuat psikologis siswa terganggu. Laporan yang masuk seperti gangguan internet di SMA Negeri Geyer, Cepu. Pelaksanaannya sempat tertunda beberapa puluh menit. Kalau ada tim teknis tentu bisa teratasi dengan cepat,” ujar dia.

Problem yang muncul dan menjadi laporan pihak sekolah, jaringan internet mendadak mati, logout, atau bahkan koneksi jaringan terputus. “Seperti SMA di Geyer, jaringan internetnya mati beberapa saat. Di Cepu pun saat serius membuat, langsung logout,” jelasnya.

Mendengar keluhan itu, Zen lantas menyimpulkan, permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk dibawa ke rapat dengar pendapat Komisi E dengan Dinas Pendidikan Jateng dalam waktu dekat. Keberadaan tim teknis, lanjutnya, menjadi permasalahan semua cabang Dinas Pendidikan.

“Penting untuk menjadi bahan masukan,” singkatnya.

Menyinggung keikutsertaan ujian nasional, Sugiyanto menyebutkan ada 15.303 siswa laki-laki dan 11.572 siswa perempuan, total ada 26.875 siswa. Terperinci untuk SMK di Grobogan 7.016 siswa, SMA/MA (8.414), dan SLB (22). Di Blora untuk SMK ada 7.284 , SMA/MA (4.130), dan SLB (9).  

Secara umum, Sugiyanto menambahkan permasalahan lain di Cabang Dinas Pendidikan Jateng IV adalah kekurangan pengawas sekolah. Melingkupi Grobogan dan Blora, satu orang pengawas masih membawahi delapan sampai sembilan sekolah. Semestinya, sesuai Permendikbud, satu pengawas mengawasi maksimal tujuh sekolah.

Zen setuju, untuk masukan pada pembahasan anggaran selanjutnya kekurangan pengawas akan menjadi bahan masukan untuk dibahas di tingkat provinsi. (priyanto/ariel)     

Info Lainnya

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.