• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Minggu, 25 Januari 2026
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

Tata Kelola Infrastruktur di Sleman Menarik Minat Komisi D

29/04/2021
in BERITA, KOMISI D
Tata Kelola Infrastruktur di Sleman Menarik Minat Komisi D

GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi D melakukan pertemuan dengan Dinas PU Kabupaten Sleman, Kamis (19/4/2021).(foto: priskilla tyas)

SLEMAN – Komisi D DPRD Jateng ingin mengetahui secara keseluruhan mengenai konsep penanganan serta pengelolaan infrastruktur terutama pada jalan, jembatan, perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta., Kamis (29/4/2021). Rombongan DPRD itu diterima Kepala Dinas PU Sleman Taufik Wahyudi didamping Kabid Perumahan Warsono dan Kabid Cipta Karya Hariyadi.

“Apakah ada regulasi untuk Pemprov DIY dan Sleman tentang pembangunan pemeliharaan infrastruktur,” ucap Ketua Komisi D Alwin Basri dalam pertemuan di Kantor Dinas DPUK Sleman.

Selanjiutnya, Taufik menjelaskan, secara keseluruhan belum ada regulasi yang mengatur tentang penanganan pembangunan pemeliharaan infrastruktur antara Pemprov DIY dan Sleman. “Sejauh ini penanganan jalan provinsi jika ada permasalahan dilaporkan ke provinsi, jika pemprov belum bisa menangani maka kami perbaiki sendiri dengan seizin Pemprov DIY. Yang jelas tidak ada MoU antara pemprov dengan sleman,” jelasnya.

Pun perihal tupoksi Bidang Perumahan yang ada di Sleman, Taufik Wahyudi mengungkapkan, pihaknya juga fokus pada renovasi rumah tidak layak huni dan prasarana sarana umum.

Anggota Komisi D lainnya Sri Hartini menanyakan perihal pelaksanaan program RTLH serta terkait bantuan renovasi rumah dari komunitas. “Apakah dalam masa pandemi ini terkena recofusing kemudian sejauh mana program RTLH tersebut berjalan serta apakah ada bantuan rumah yang berbasis komunitas?” tanya Sri Hartini.

Menurut Taufik, RTLH sudah ditangani sejak 2010. Sampai sekarang ini tersisa 12.000 rumah yang belum ditangani. Dalam pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni mendapat dukungan dana dari CSR Bank Sleman dan Bank DIY. Terkait dengan adanya recofusing hal ini masih bisa dimunculkan dalam anggaran perubahan.

“Tentang pembangunan komunitas susah, karena merupakan program pemerintah pusat. Di samping itu di Sleman permasalahannya pada harga lahan yang tinggi,” ungkap Taufik. (tyas/priyanto)

Previous Post

Ormas Harus Berideologi Pancasila dan UUD 1945

Next Post

Monumen Kapal Selam Tepat untuk Pengembangan Wisata Edukasi

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Sinkronisasi Data & Alih Fungsi Lahan Jadi Catatan Kritis
BERITA

Sinkronisasi Data & Alih Fungsi Lahan Jadi Catatan Kritis

20/01/2026
Sumpah Jabatan, 14 Pejabat di Setwan Jateng
BERITA

Sumpah Jabatan, 14 Pejabat di Setwan Jateng

15/01/2026
Diapresiasi, Pelatihan Kerja Informal di Desa-desa Miskin Sragen 
BERITA

Diapresiasi, Pelatihan Kerja Informal di Desa-desa Miskin Sragen 

15/01/2026
Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Purwodadi & Demak
BERITA

Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Purwodadi & Demak

14/01/2026
Raperda Standarisasi Jalan Butuh Pengukuran Ulang Jalan Provinsi
BERITA

Raperda Standarisasi Jalan Butuh Pengukuran Ulang Jalan Provinsi

14/01/2026
Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan
BERITA

Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan

12/01/2026
Next Post
Monumen Kapal Selam Tepat untuk Pengembangan Wisata Edukasi

Monumen Kapal Selam Tepat untuk Pengembangan Wisata Edukasi

Kondisi Tugu Tapal Batas Jateng-Jatim di Magetan Baik

Kondisi Tugu Tapal Batas Jateng-Jatim di Magetan Baik

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah