Surapadan Expo, Diluncurkan Aplikasi Agrojowo

2(3)

BUKA EKSPO. Gubernur Ganjar Pranowo beserta Ketua DPRD Rukma Setyabudi dan Sekda Dr Sri Puryono membuka Surapadan Expo di Jalan Raya Magelang-Semarang KM 13, Soropadan, Pringsurat, Temanggung, Senin (1/7/2016).(Foto: Rahmat YW)

TEMANGGUNG – Komisi B DPRD Jateng menghadiri Suropadan Expo di Pusat Pelayanan Agribisnis Petani (PPAP) Soropadan, Jalan Raya Magelang-Semarang KM 13, Soropadan, Pringsurat, Temanggung, Senin (1/7/2016). Soropadan Expo 2019 kali ini bertema “Korporasi Petani dan Integrasi Teknologi Informasi Menuju Petani Semakin Sejahtera”.

Ketua Komisi B DPRD Jateng M. Chamim Irfani sepakat dengan Tema yang ada pada Suropadan Expo. Menurutnya, Sudah saatnya Petani mengusasai teknologi informasi karena zaman sudah berubah dan sudah memasuki revolusi industri yang bertemupu pada teknologi informasi. Dengan demikian petani mampu bersaing bukan hanya antarpetani dalam negeri melainkan bersaing dengan para petani dari luar negeri.

Ketua DPRD Rukma Setyabudi bersama Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq turut memanen buah melon

Ketua DPRD Rukma Setyabudi juga menyambut baik gelaran ekspo di bidang pertanian ini. Sudah bertahun-tahun, pameran ini terlaksana dan cukup mendapatkan animo masyarakat terutama di sektor pertanian. Dalam kesempatan itu Rukma bersama yang lain turut memanen melon.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya pemasaran produk-produk pertanian menggunakan teknologi informasi, dengan hal tersebut akan memudahkan mereka menjual produknya baik lokal maupun ekspor.

“Maka, bila di petani terlalu murah sementara harga di konsumen tinggi, yang untung adalah yang di tengah (para tengkulak). Dengan aplikasi ini, kami harap bisa memangkas proses yang panjang itu, jadi harga di petani lebih tinggi di konsumen lebih murah, pertemuan produsen dan konsumen lebih efisien,” ujarnya

Bersama Duta Besar negara tetangga di Surapadan Expo

Dalam Soropadan Expo diluncurkan Aplikasi android Agro Jowo (agrojowo.distanbun.jatengprov.go.id). Aplikasi ini menjadi sarana masyarakat tani bisa memasarkan dan berhubungan langsung dengan para pembeli.

“Itu sangat gampang kok, cuma tunyuk-tunyuk tok kok itu. Di aplikasi itu, petani bisa unggah produk unggulan, kondisinya seperti apa, berapa stoknya dan lainnya. Dengan ini petani diajari cara menjual dengan harga yang pantas,” katanya.

Ada sekitar 120 stan yang mengikuti pameran, baik dari kabupaten/kota se-Jateng, dinas-dinas di bidang pertanian, dan para pengusaha tani. Hadir juga beberapa duta besar negara Malaysia, Cile, Maroko, Mesir, Nigeria, Armenia, Fiji, Belarusia, Myanmar, Bosnia.(faiz/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.