SOAL SEKOLAH. Quatly Abdulkadir Alkatiri dalam ‘Dialog Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Sosialisasi Hibah Pendidikan Umum’ di Kabupaten Klaten, Minggu (10/4/2022). (foto cahya dwi prabowo)
KLATEN – Pendidikan selalu menjadi prioritas dalam alokasi APBD Provinsi Jateng. Hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 sehingga anggaran pendidikan adalah 20% dari alokasi APBD, termasuk alokasi hibah pendidikan.
Persoalan itu mendasari ‘Dialog Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Sosialisasi Hibah Pendidikan Umum’ di Kabupaten Klaten, Minggu (10/4/2022). Dalam acara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri hadir sebagai narasumber utama didampingi Sri Martono selaku praktisi pendidikan.
Saat berdiskusi, Quatly menjelaskan dana hibah harus teralokasikan dengan baik. Dana itu juga harus sesuai target sekolah.
“Kewenangan kita di Provinsi untuk bantuan hibah yang diberikan sasarannya adalah SMA dan SMK. Hibah pendidikan itu dapat digunakan untuk pembangunan atau rehab ruang kelas, pengadaan sarpras, dan kegunaan lain sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan juklak yang berlaku,” jelas Politikus PKS tersebut.
Ditambahkan, semua bantuan yang digunakan itu harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu ada kejelasan aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng sebagai pemegang regulasi hibah pendidikan.
Senada, Sri Martono selaku praktisi pendidikan berpendapat bahwa bantuan hibah itu harus disosialisasikan dengan baik agar tepat sasaran bagi sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Karena, sesuai dengan amanat UU, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sekolah-sekolah itu terkadang memiliki dana yang terbatas dan dana operasional kadang dari iuran orangtua siswa. Karenanya, bantuan pemerintah sangat diharapkan sebagai upaya kemajuan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah,” terang Sri Martono.
Di akhir diskusi, ia juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD Provinsi Jateng yang menyelenggarakan acara sosialisasi tersebut. Harapannya, makin banyak lembaga sekolah yang bisa terbantu.
“Sudah menjadi tanggungjawab Wakil Rakyat untuk memperjuangkan aspirasi demi kepentingan masyarakat, terutama di bidang pendidikan,” tandasnya. (cahyo/ariel)
