Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas legislasi daerah. Pantau proses draf naskah hukum, berikan aspirasi, dan akses berkas resmi langsung dari folder kerja Komisi.
Coba gunakan kata kunci pencarian yang lain.
Penyempurnaan regulasi infrastruktur jalan provinsi guna menyesuaikan klasifikasi, tata beban, perizinan, pemanfaatan ruang milik jalan, serta akselerasi standardisasi mutu jalan berkeselamatan di Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan guna mengoptimalkan skema pembagian hasil pajak, relaksasi administrasi retribusi daerah dalam mendorong investasi, serta penyelarasan tarif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.
Penyusunan regulasi komprehensif mengenai penentuan batas ruang bebas jalan, sungai, danau, waduk, hingga pantai guna meminimalisasi konflik tata ruang serta menjaga fungsi lingkungan dari eksploitasi pembangunan tak terkontrol.
Regulasi strategis dalam mitigasi bencana ekologis, pemulihan ekosistem hutan rusak akibat tambang/aktivitas sosial, serta tata hubungan pendanaan rehabilitasi bersama multipihak dan korporasi privat di Jawa Tengah.
Pemberlakuan standardisasi pelayanan berbasis teknologi digital pada unit kerja daerah, sistem kompensasi atas kelambatan pelayanan, jaminan akses kaum disabilitas, serta perbaikan integrasi pusat pelayanan publik terpadu.
Pemberian payung perlindungan hukum yang jelas, pembinaan kecakapan kerja, subsidi akses jaminan sosial kesehatan & ketenagakerjaan bagi buruh harian, pekerja lepas, UMKM mikro, ojek daring, dan sektor informal mandiri lainnya.
Sesuai UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat Jateng berhak memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan regulasi daerah secara terbuka.