SOAL DESA. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dispermasdes Kabupaten Tegal, Jumat (5/8/2022), soal Bankeudes & BUMDes. (foto evi rahmawati dinata)
SLAWI – Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) 2022 kini memasuki semester II Triwulan ketiga. Dalam hal ini, Komisi A DPRD Provinsi Jateng berusaha agar Bankeudes itu bisa terserap maksimal untuk pembangunan desa.
Salah satu daerah yang dipantau yakni Kabupaten Tegal. Saat berdialog dengan Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal Desy Arivianto bersama jajarannya, Jumat (5/8/2022), Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sunarno mengatakan penyaluran Bankeudes kini sudah mencapai 85%.
Untuk itu, Komisi A mendorong bankeudes segera terserap karena masyarakat sudah banyak menunggu dana tersebut. Kendala-kendala yang terjadi di lapangan harus dapat dikomunikasikan dan dikordinasikan dengan baik antara pemerintahan desa dan dinas terkait.
“Kedatangan Komisi A dalam rangka mengawasi dan monitoring sejauh mana serapan bankeudes tersebut. Selain itu, Komisi A juga memandang BUMDes sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa sehingga perlu dibina dengan baik agar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami mohon masukan-masukan agar anggaran yang sudah disiapkan dapat tepat sasaran dan tertib administrasi,” kata Sunarno didampingi Plt. Kepala Dispermasdesdukcapil Provinisi Jateng Didi Haryadi.
Didi menambahkan pelaksanaan bankeudes di Kabupaten Tegal sudah hampir selesai atau tinggal 59 titik, LPJ sarpras sudah mencapai 67, dan untuk BUMDes masih ada 99 desa yang belum membentuk BUMDes. Secara keseluruhan, penyerapan bankeudes di Jateng sudah mencapai 83%.
Sementara soal BUMDes, tercatat di Jateng ada 468 BUMDes Dasar dan 52 BUMDes Bersama (BUMDesma). Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng juga berharap anggaran untuk penyertaan modal BUMDes bisa diadakan lagi.
“Jika dulu bantuan BUMDes diberikan kepada BUMDes Dasar, anggaran tahun selanjutnya untuk BUMDes Berkembang, BUMDesma baru 53 desa dari 12 kawasan/unit Bersama. BUMDesma akan lebih kokoh dibandingkan dengan BUMDes.Dengan terbentuknya BUMDesma, pemulihan ekonomi antar kawasan dan kecamatan akan lebih mudah. Desa wisata juga perlu mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Jateng seperti halnya RTLH,” jelas Didi.
Mendengarnya, Desy Arivianto mengatakan sekalipun jumlah BUMDes terus meningkat tapi banyak yang hanya ‘nama’, tidak ada unit bisnisnya. Ia menilai hal itu berkaitan dengan kemampuan kewirausahaan dan mental bisnis dari pengelola BUMDes.
“Untuk itu, Dispermasdes Kabupaten Tegal kini menjalin kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kemendes untuk mendirikan Klinik BUMDes. Klinik itu nantinya untuk mendampingi BUNDes agar dapat berkembang,” kata Desy.
Soal bankeudes, ia menjelaskan pihaknya akan memberitahukan kepada pihak kecamatan bahwa bankeu sudah masuk ke rekening. Pihaknya akan mengawal dengan teliti bankeudes tersebut sampai tepat sasaran.
“Dengan mengawal bankeudes itu, maka bisa terlaksana BUMDes yang sesuai dengan harapan,” ucap Desy.
Menanggapinya, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng M. Yunus menilai BUMDes Dasar sebagian besar dibentuk dengan cara ‘asal-asalan’ seperti pemilihan pengurus yang tidak berkompeten. Ia melihat kondisi tersebut perlu diubah untuk mengembangkan BUMDes.
“Perlu didorong kegiatan untuk menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship untuk pengelola BUMDes. Benturan kepentingan antara pengelola BUMDes dan kepala desa juga banyak. Jika tidak ada jiwa entrepreneur, maka BUMDes akan susah untuk berkembang/ maju,” tegas Yunus.
Sementara, Anggota Komisi A lainnya Sukirno berharap harus ada pelatihan dan juga kerjasama dengan Badan Kesbangpol untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para pengelola BUMDes. Tujuannya, pengelola BUMDes haruslah orang-orang yang mampu memikirkan orang lain. Dengan begitu, pengelolaannya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
“BUMDes itu untuk kepentingan bersama. Jika hanya memikirkan diri sendiri, maka tidak akan ada bedanya dengan pengusaha,“ ujar Sukirno. (evi/ariel)
