LIHAT JAMBAN. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin jamban yang sudah selesai dikerjakan di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Selasa (26/11/2019).(Foto: Priyanto)
BREBES – Wakil Gubernur (Wagub) Taj Yasin mengakui Kabupaten Brebes menghadapi pekerjaan yang teramat berat yakni upaya untuk mengentaskan warga dari kemiskinan. Berada di ujung barat Jateng, Brebes menjadi salah satu daerah yang masuk zona “merah” kemiskinan.
Karena itulah, Taj Yasin memberikan apresiasi yang besar kepada Sekretariat DPRD Jateng yang telah memilih Brebes sebagai daerah pendampingan untuk program Pemberdayaan dan Pengentasan Warga dari Kemiskinan. Di Brebes, daerah yang dipilih untuk program tersebut yakni Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekretariat DPRD Jateng mampu melakukan pendampingan kepada warga Desa Buara. Desa ini masuk menjadi salah satu desa miskin di Brebes. Pemerintah harus bekerja keras supaya bisa mengurangi desa-desa miskin di Jateng, salah satunya di Desa Buara,” ucap dia di sela-sela kunjungan kerja ke Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Selasa (26/11/2019). Dalam kesempatan itu, Wagub didampingi Wakil Bupati Narjo, Kepala Bappeda Jateng Prasetyo Ariwibowo.
Pemerintah Kabupaten Brebes menyebutkan dari 34 desa miskin ada 10 desa berkategori sangat miskin yang penanganannya lebih ditekankan. Kesepuluh desa tersebut berada di tujuh kecamatan. Yaitu Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Buara (Ketanggungan), Pamulihan, Slatri dan Wlahar (Larangan), Negla (Losari), Wanatirta dan Winduaji (Paguyangan), Kutamendala (Tonjong), serta Pesantunan (Wanasari).
Dalam penjelasannya di hadapan Wagub, Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin menjelaskan, Desa Buara masuk daerah zona merah kemiskinan di Brebes. Karena miskin banyak warga menempati rumah tidak layak huni (RTLH) termasuk tidak memiliki jamban. Karena itulah renovasi RTLH dan jambanisasi menjadi fokus upaya pendampingan desa.
“Di desa ini warga yang tidak memiliki jamban ada 1.500 kepala keluarga dan juga kategori 300 kepala keluarga menempati rumah tidak layak huni,”
Pada 2019 ini, Sekretariat DPRD Jateng sudah menyelesaikan renovasi 12 RTLH dari target 20 rumah serta pembuatan lima jamban dari 10 rumah. Dalam kesempatan itu pula turut disalurkan bantuan alat perbengkelan senilai Rp 1.500.000.
“Kami juga membantu pembangunan masjid. Semula luas bangunan masjid 35 m2, kami membantu membeli lahan sehingga luas bangunan menjadi 150 m2. Untuk merenovasi bangunan total anggaran Rp 125 juta, perincian Rp 75 juta alokasi dari Setwan, Rp 40 juta dari Baznas Jateng, ditambah Rp 10 juta dari Amil Zakat Setwan,” ungkap dia.
Diharapkan sampai akhir tahun ini, semua RTLH yang menjadi target penyelesaian renovasi telah selesai. Dengan demikian, untuk tahun selanjutnya bisa melakukan pemberdayaan di tempat lain.
Sementara itu Kepala Desa Buara Suryip berterima kasih dengan bantuan dari Pemprov Jateng. Diakui, banyak warga di desanya berkategori penduduk miskin. Mereka kebanyakan bertani. Menjadi dilema, saat musim kemarau seperti sekarang ini saja, tanah yang ada tidak bisa ditanami karena tidak ada ketersediaan air. Namun saat musim hujan, justru lahan sawah tidak bisa ditanami karena air sungai meluap sampai lahan pertanian. Bahkan secara pendidikan pun, didominasi putus sekolah.
Urip Sihabudin pun sudah mengusulkan kepada Dinas PU PSDA dan Bappeda agar di wilayah Buara dan sekitarnya perlu dibuatkan embung agar bisa menampung serta mengelola air untuk musim kemarau dan hujan.(priyanto/ariel)
