PANTAU KESIAPAN. Bambang Haryanto saat bertemu dengan M. Muhni di Kantor KPU Kabupaten Cilacap, Kamis (28/3/2019) malam. (foto ariel noviandri)
CILACAP – Sebanyak 9.000 warga memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu serentak pada 17 April 2019 di luar Kabupaten Cilacap. Demikian diungkapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Cilacap M. Muhni, saat berdialog dengan Komisi A DPRD Jateng, Kamis (28/3/2019) malam.
Dihadapan anggota dewan, ia mengatakan ribuan warga itu memutuskan untuk memilih di luar karena alasan pekerjaan dan pendidikan. Sedangkan pemilih dari luar yang datang ke Kabupaten Cilacap sebanyak 3.000 warga.
“Memang, banyak warga yang memilih di luar karena banyak yang bekerja di luar daerah Cilacap. Meski begitu, sinkronisasi pindah pemilih itu tidak mengganggu data pemilih yang sudah ada,” kata Koordinator Divisi SDM itu.
Soal tingkat partisipasi pemilih, ia mengakui angkanya tidak terlalu tinggi yakni sekitar 68% pada Pemilu 2014 dan 66% pada Pilgub 2018. Pihaknya tetap melakukan sosialisasi aktif agar 1,48 juta warga dapat menggunakan hak pilihnya, terutama pemilih milenial.
“Sosialisasi pemilih milenial itu terus dilakukan, salah satunya dengan nongkrong bareng malam di Cilacap Utara dengan beberapa komunitas seperti Anak Punk. Selain itu, sosialisasi ke sejumlah sekolah,” jelasnya didampingi Komisioner KPU lainnya, Mujiatun.
Masalah lainnya yakni SDM atau penyelenggara pemilu di lapangan. Ia mengutarakan pembentukan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) masih terkendala dengan syarat lulusan pendidikan para pendaftarnya yang sebagian besar bukan lulusan dari SMA.
“Standar minimalnya SMA. Pendaftar KPPS sedikit padahal kebutuhannya banyak yakni untuk 5.869 TPS (tempat pemungutan suara). Kemungkinan memang terkendala syarat pendidikan. Tapi, ada satu TPS yang pendidikannya semua sarjana, sedangkan satu TPS lainnya yang pendidikannya SMA belum ada. Selain itu, yang paling banyak ditemukan, banyak pendaftar menanyakan soal honornya. Dengan kondisi itu, yang daftar lebih dari 7 orang saat ini hanya 2 TPS dari total TPS. Disamping soal syarat pendidikan, ada juga saat tes tidak dapat hadir karena sakit dan meninggal,” terangnya.
Untuk kebutuhan logistik pemilu, saat ini pihaknya sudah menerima 90%. Kekurangannya yakni template surat suara dan kotak suara yang kondisinya rusak tapi jumlahnya tidak banyak sehingga secara jumlah masih kurang memadai karena ada penambahan sebanyak 30 TPS pada pemilu kali ini. Selain itu, kebutuhan surat suara sudah mencukupi meski ada yang rusak.
“Posisi sekarang, surat suara sudah ke seluruh kecamatan dan geser ke PPS pada H min 3. Termasuk, formulir C1 hologram sudah diterima, C1 plano, dan sekarang tahapan sortir formulir C. Untuk TPS khusus di Nusakambangan, ada 3 dengan sipir sebagai petugas KPPS nya,” paparnya.
Mendengat hal itu, Anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Haryanto meminta KPU untuk tetap melakukan sosialisasi agar warga dapat menggunakan hak pilihnya sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat. Mengenai logistik pemilu, ia juga berharap KPU lebih teliti dalam melakukan penyortiran karena tidak sedikit yang mengalami kerusakan dalam pengiriman dari pusat ke daerah.
“Kami apresiasi dengan upaya yang telah dilakukan KPU. Diharapkan, KPU bisa menyelenggarakan pemilu kali ini dengan kondisi yang lebih kondusif,” kata Legislator PDI Perjuangan itu didampingi Jasiman, Anggota Komisi A dari Fraksi PKS DPRD Jateng. (ariel/priyanto)
