• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Wednesday, 14 May 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Ratusan Buruh Mengadu ke Dewan soal UMK

08/10/2019
Ratusan Buruh Mengadu ke Dewan soal UMK

TURUN DEMO. Abdul Azis dan anggota dewan lainnya bersama Sri Puryono menemui para pengunjuk rasa di depan halaman Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (2/10/2019). (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jateng menerima perwakilan massa aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jateng, Rabu (2/10/2019). Massa demo yang tergabunug dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu diterima Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz bersama Anggota Komisi E lainnya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono.

Dalam dialog di Ruang Rapim Lantai 1 itu, serikat pekerja menyampaikan 4 tuntutannya diantaranya menolak revisi Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan upah menengah kota/ kabupaten (UMK) Tahun 2020 dengan menggunakan faktor kebutuhan hidup layak (KHL) Tahun 2019.

Para buruh saat berdialog dengan Abdul Azis bersama Anggota Komisi E
dan Sri Puryono di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian. (foto setyo herlambang)

Koordinator Aksi Zainudin mengatakan revisi UU Ketenegakerjaan sangat merugikan hak-hak buruh. Disisi lain, kenaikan iuran BPJS itu membuat daya beli masyarakat jatuh. Dengan UMK yang masih jauh dibanding ibukota lainnya, kenaikan Iuran BPJS itu akan sangat memberatkan buruh dan pekerja lainnya.

“Dalam pengupahan tahun 2020, kami meminta gubernur bisa mengacu pada KHL 2019, jika dilihat Kota Semarang itu UMKnya terendah dibanding ibukota lain seperti Surabaya dan Bandung. Dengan gajinya yang masih rendah, kita dituntut membayar iuran BPJS yang sangat menambah beban rakyat. Banyak juga dampak akibat Revisi UU Ketenagakerjaan, 33 investor Tiongkok nggak jadi investasi di Indonesia bukan karena pengupahan tapi justru karena UUnya,” kata Zainudin.

Abdul Azis bersama Sri Puryono saat berdialog dengan para buruh. (foto setyo herlambang)

Menanggapi hal itu, Abdul Aziz mengatakan ketetapan UMK 2020 dari Pemerintah Provinsi Jateng akan ditinjau ulang. Sedangkan aspirasi lain, menurut dia, merupakan wewenang pusat yang nantinya akan disampaikan pemerintah pusat.

“Karena KHL itu ditinjau 5 tahun sekali, sementara pada tahun ini masih menginjak tahun keempat jadi akan kami tinjau tahun depan,” kata Legislator PPP itu.

Sementara, Sekda Jateng Sri Puryono juga mengaku akan meneruskan semua aspirasi ke pemerintah pusat, mulai dari penolakan revisi sampai kenaikan UMK. Karena, ada beberapa hal yang menjadi wewenang pusat.

“Karena ada beberapa hal yang menjadi wewenang pusat, maka penolakan rencana Revisi UU Ketenagakerjaan, Revisi PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan kenaikan iuran BPJS akan kami sampaikan langsung ke pusat. Sedangkan UMK 2020, akan dibahas bersama dewan dalam bentuk Raperda Ketenagakerjaan,” kata sekda. (ayu/ariel)

Previous Post

Susunan Keanggotaan Komisi A

Next Post

PARLIAMENT TOUR: SMA Muhamadyah 4 Kendal Kunjungi Gedung Berlian

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
PARLIAMENT TOUR: SMA Muhamadyah 4 Kendal Kunjungi Gedung Berlian

PARLIAMENT TOUR: SMA Muhamadyah 4 Kendal Kunjungi Gedung Berlian

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Beranda
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home Baru
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset