PIMPIN RAPAT. Sukirman (tengah) dan Ferry Wawan Cahyono (kanan) bersama Taj Yasin usai gelaran rapat paripurna secara virtual di Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (5/6/2020). (foto rahmat yasir widayat)
GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna secara virtual mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jateng 2019 kembali dilanjutkan. Pada Jumat (5/6/2020) ini, DPRD mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda tersebut oleh gubernur.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono serta dihadiri Wagub Taj Yasin itu, kesembilan fraksi dipersilahkan untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Dari penyampaian tersebut, sebagian besar fraksi fokus terhadap pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dinilai masih rendah.
Seperti disampaikan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muh. Zen dalam pembacaan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna. Ia mengatakan, dari target pendapatan daerah 2019 sebesar Rp 26,3 triliun, terealisasi Rp 25,8 triliun atau naik Rp 1,15 triliun dibanding pada 2018. Realisasi tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari berbagai penjelasan gubernur dalam rapat paripurna sebelumnya, kami tidak menemukan penjelasan besaran kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD. Kami berharap BUMD menjadi ujung tombak dalam peningkatan PAD,” kata Anggota Komisi E itu.
Senada, Fraksi Partai Gerindra juga menilai kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk mendongkak pencapaian Pendapatan Daerah yang lebih baik. Anggota Fraksi Partai Gerindra Sukardiyono mengatakan selama ini PAD selalu didominasi Pajak Daerah khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
“Jika peran dari BUMD belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD, maka pemerintah masih belum optimal dan kreatif mengelola BUMD yang ada,” kata Sukardiyono, Anggota Komisi C.
Dari Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah. “Kami berharap agar segera mengambil langkah konkrit terkait dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif,” kata Supriyanto, juru bicara fraksi dan Anggota Komisi C.
Fraksi Persatuan Pembangunan juga mempertanyakan hal serupa. Menurut Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Inna Hadianala pendapatan dari sektor pengelolaan kekayaan daerah masih tidak sesuai harapan.
“Apa sebenarnya yang menyebabkan pendapatan dari sektor tersebut belum mencapai target dan bagaimana terobosan ke depan,” Tanya juru bicara fraksi yang juga Anggota Komisi E itu.
Sementara bagi Fraksi PAN, pemerintah provinsi dinilai masih belum cermat saat menentukan target pendapatan sehingga realisasinya tidak tercapai. Selain itu, kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk ikut mendongkrak pendapatan daerah.
“Pemprov Jateng tidak cermat saat menentukan penghitungan target dan terlalu berlebihan menentukan target,” ujar Muhammad Yunus, Anggota Komisi A, saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Fraksi PKS juga menilai kinerja keuangan daerah masih kurang memuaskan dari segi pendapatan. “Hal itu harus dijelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan mencapai target agar pemerintah dapat memperoleh pelajaran penting dari keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan anggaran tahun lalu untuk perbaikan kebijakan tahun mendatang,” kata Tri Mulyantoro, Anggota Komisi A.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menyarankan pemerintah untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak pandemic Covid-19 pada tahun ini. “Tujuannya agar tidak ikut mempengaruhi capaian pendapatan daerah secara signifikan,” kata Prayogo Nugroho, Anggota Komisi B.
PERENCANAAN MATANG
Meski pendapatan daerah tidak mencapat target, namun Fraksi PDI Perjuangan menilai semua realisasi anggaran pada 2019 lalu yang telah dijalankan pemprov sudah diatas 90%. Untuk itu, hal tersebut harus terus dikembangkan dalam kerangka perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat fungsi.
“Kuncinya terletak pada motivasi, etos kerja, dan integritas para pelaku dalam perencanaan,” kata Endro Dwi Cahyono, Anggota Komisi C, saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna.
Usai masing-masing fraksi membacakan pemandangan umumnya, rapat paripurna akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda tanggapan gubernur. (sunu/ariel)
