BAHAS KEGIATAN. Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat kerja bersama mitra OPD pada Kamis (7/1/2021). (foto muhamad faiz fuadi)
GEDUNG BERLIAN– Dalam rapat yang digelar Komisi B DPRD Provinsi Jateng bersama beberapa mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Komisi B DPRD Sumanto meminta adanya percepatan dalam pelaksanaan kegiatan dengan membelanjakan kegiatan yang sudah direncanakan. Tujuannya, perekonomian masyarakat dapat tetap bergerak di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Jika pelaksanaan kegiatan bisa dipercepat dengan membelanjakan anggaran yang sudah direncanakan agar ekonomi di masa pandemi ini bisa bergeliat di masyarakat,” katanya, saat rapat kerja Komisi B pada Kamis (7/1/2021).
Ia juga menyarankan agar kegiatan yang bersifat pameran untuk bisa dipikirkan kembali. Hal itu mengingat kondisi pandemi masih belum berakhir.
“Dimohon kegiatan pameran atau yang mengundang banyak massa bisa dipikirkan kembali karena pandemi ini belum berakhir sehingga kita dapat selalu jaga jarak,” sarannya.
Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhammad Ngainirrichadl juga meminta anggaran yang sudah disepakati dalam rapat anggaran pada tahun lalu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan dinas bisa memberikan dampak positif kepada Masyarakat Jateng, khususnya di bidang perekonomian,” harap Richad, sapaan akrabnya.
Sebagai informasi, Komisi B menggelar rapat selama 2 hari (7-8/1/2021) di ruang rapat komisi. Pada hari pertama pembahasan, pembahasan dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penghubung, Dinas Koperasi (Dinkop) & UKM, Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun), dan Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jateng.
Pada hari kedua, rapat dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Kelautan & Perikanan (Dinlutkan), Dinas Ketahanan Pangan (Dinhanpan), Biro Infrastruktur & Sumber Daya Alam (Isda), Biro Perekonomian, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD). (faiz/ariel)
