BICARA PANGAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Selasa (27/1/2026). (foto rafdan rahinnaya)
BREBES – Pemerintah Provinsi Jateng terus memperkuat posisinya sebagai penopang pangan nasional. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Bupati Brebes, Selasa (27/1/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng menegaskan bahwa Kabupaten Brebes memegang peranan krusial dalam peta ketahanan pangan sekaligus strategi pengentasan persoalan sosial seperti stunting dan kemiskinan.
Dalam hal ini, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mengatakan pihaknya ingin mengukur kesiapan Brebes dari sisi ketersediaan, jangkauan, hingga kapasitas produksi. Hal itu krusial mengingat angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut masih menjadi tantangan besar.
”Kami ingin melihat sejauh mana perencanaan Dinas Ketahanan Pangan menjadikan Brebes sebagai daerah penyangga pangan daerah,” ujar Messy.
Menanggapi hal tersebut, Sri Yayuk dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes memaparkan bahwa kebijakan ketahanan pangan harus dimulai dari sektor hulu yakni pertanian. Meski sempat terkendala suhu ekstrim pada periode 2022-2024, produksi padi di Brebes bangkit kembali pada 2025 dengan capaian 605.000 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Sektor hortikultura juga menunjukkan performa menggembirakan. Produksi bawang merah pada 2025 naik menjadi 423.000 ton, yang artinya Brebes menyokong hingga 60% kebutuhan bawang merah di Jateng.
“Namun, pemerintah daerah masih berjuang melawan alih fungsi lahan dimana tercatat sekitar 3.000 hektare lahan pertanian telah beralih fungsi, mayoritas menjadi kawasan perumahan,” kata Sri Yayuk.
Korelasi antara kelimpahan pangan dan kualitas kesehatan masyarakat menjadi fokus utama. Dengan Indeks Ketahanan Pangan yang meningkat ke angka 78,79 dalam 5 tahun terakhir, Pemkab Brebes optimistis hal itu akan berdampak langsung pada penurunan angka stunting.
”Program intervensi saat ini difokuskan pada penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran bagi balita stunting. Selanjutnya, distribusi gizi dengan memanfaatkan hasil produksi lokal (padi, jagung, dan telur) untuk pemenuhan gizi keluarga prasejahtera,” paparnya.
Sementara untuk target penerima saat ini terdapat 600 manfaat prioritas dalam program penanganan stunting. Optimisme itu, kata dia, didasari pada sinergi antara hasil panen yang melimpah dengan program jaring pengaman sosial yang lebih terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. (romdon/priyanto)
