DIALOG RADIO : Anggota Komisi C Agung Budi Mardono menjadi narasumber dalam dialog radio di DPRD Jateng.(foto: ervan ramayudha)
GEDUNG BERLIAN – Terobosan 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih dinantikan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sejauh ini belum terlihat hasil kerja BUMD yang memuaskan.
Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam acara “Prime Topic : Meningkatkan PAD Bersama BUMD Jateng” yang disiarkan dari lantai IV Gedung Berlian DPRD, Rabu (29/9/2021).
Secara panjang lebar dikemukakannya, hasil rapat terakhir Komisi C bersama Pemprov Jateng didapat potensi yang bisa diharapkan dari rencana ini adalah sebesar Rp 528 miliar.
Pemprov Jateng memiliki 11 BUMD yang mana jika bisa mengelola dengan baik bisa sangat luar biasa, tidak hanya berbicara masalah pendapatan daerah saja tetapi lebih jauh dari pada itu adalah bagaimana cara nya kita dapat mengembangkan ekonomi daerah sesuai dengan amanat PP No 54/2017 tentang BUMD bahwa fokus utamanya adalah pendapatan asli daerah termasuk juga menggerakkan ekonomi daerah.
Permasalahannya dari rencana Rp 528 miliar didapatkan dari pendapatan asli daerah itu baru memberikan kontribusi 3,3 persen.
“Jadi 3,3 persen dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita masih memiliki pekerjaan yang sangat banyak terhadap pengelolaan BUMD agar kemudian proposi antara pajak daerah serta kemampuan pengelolaan aset di BUMD ini harus semakin optimal. Tentu jika melihat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan dari 3,3 persen ini dan harapannya kedepannya dapat lebih meningkat lagi,” ucapnya.
Agung berharap Biro Perekonomian sebagai OPD yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD dapat bekerja maksimal.
Secara potensi daerah sendiri saat ini masih sangat besar. DPRD menginginkan keuangan daerah bisa semakin mandiri, apalagi saat pandemi Covid-19 seperti saat ini target pencapaian pajak tidak bisa memenuhi target. BUMD ini lah yang semestinya menjadi salah satu sektor yang semestinya memberikan peran kepada pemerintah.
“Supaya pemerintah tidak dipusingkan soal pembelanjaan daerah yang harus ditopang dengan pendapatan daerah dan ini membutuhkan perhatian yang sangat besar,” ucapnya.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo Bramiyanto menjelaskan, untuk sumber PAD saat ini dengan aset berjumlah Rp 91 triliun (terdapat 11 BUMD di jateng), Pendapatan yg dikelola Rp 3,3 triliun sekarang sudah menjadi Rp 4,3 triliun.
PAD setiap tahun selai meningkat. Setiap tahun selalu dilakukan audit kepada BUMD untuk evaluasi dan perbaikan untuk mengetahui apa yg akan dilakukan.
“Jika ada anak perusahaan yang tidak kooperatif, direkomendasikan untuk diberhentikan. Sebagai contoh jika belum bisa mengelola belum baik, maka diingatkan untuk dapat mengelola PAD dengan baik. Dilakukan perombakan manajemen,” jelasnya.
Sementara, Dr. Hardiwinoto Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang mengatakan, Kontribusi BUMD masih sangat rendah sekitar 3% dari PAD. saat ini kita masih menggantungkan PAD dari pajak saja, dengan ini kita harus bisa meningkat kan pendapatan daerah bukan pajak juga , saat ini PAD nonpajak masih didominasi Bank Jateng dan BKK.(ervan/priyanto)
