• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 12 Juni 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

PRIME TOPIC: Hindari Panic Buying, Pemerintah Perlu Jaga Stabilitas Harga Sembako

15/03/2022
in Berita, KOMISI B
PRIME TOPIC:  Hindari Panic Buying, Pemerintah Perlu Jaga Stabilitas Harga Sembako

DIALOG RADIO : Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menjadi narasumber dalam dialog radio Prime Topic: “Stabilisasi Sembako” di Hotel Alana, Surakarta.(foto: cahya depe)

SURAKARTA – Akhir-akhir ini masyarakat dibuat kebingungan dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, daging sapi/ayam. Muncul kepanikan dalam membeli, akibatnya ketersediaan dan daya beli pun tak seimbang.

Dalam acara Prime Topic “Stabilisasi Sembako” di Hotel Alana, Surakarta, Selasa (15/3/2022), masalah pemenuhan barang kebutuhan pokok dikupas. Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni mengatakan, kebingungan mengenai keberadaan stok kebutuhan pokok akhirnya menjadikan panic buying. Dia mencontohkan mengenai kelangkaan minyak goreng. Kondisi tersebut menjadikan penimbunan barang.

“Kalau sudah panik, membelinya lebih satu liter. Di tingkat agen atau pengecer pun mulai memainkan penyaluran. Pemerintah diminta untuk tegas dalam penegakan hukum supaya penimbunan minyak goreng bisa diatasi. Pemerintah tidak boleh lemah di hadapan para spekulator,” tegas Sri Marnyuni.

Karena itu, lanjut dia, perlu kerja sama semua pihak supaya stabilitas ekonomi di Jateng tetap terjaga. Suplai dan permintaan harus sinkron untuk mengatasi kenaikan harga yaitu produksi barang diperkuat.

“Jika produksi barang diperkuat masyarakat tidak akan panic buying, ada suplai terus maka barang tersedia,” tambahnya.

Diperlukan operasi pasar, pantauan barang dan distribusinya. Perlu juga ada pasar murah, masyarakat akan membeli dengan harga murah. Dengan demikian harga bisa turun dan barang pun tersedia. Manakala barang tersedia banyak, permintaan tidak terlalu banyak maka harga akan stabil karena kestabilan perekonomian di Jateng perlu di tingkatkan.

“Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi karena membangun tidak bisa sendiri. Mari bekerja bersama agar bagaimana supaya kondisi masyarakat di Jateng bisa stabil sehingga kesejahteraan itu akan terwujud,” ujarnya.

Senada, M Santoso Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng menjelaskan ada tiga penyebab kelangkaan sembako. Yakni meningkatnya kebutuhan mendekati Ramdan, kedua terpengaruh oleh iklim,  dan yang ketiga  pengaruh pasar di luar negeri.

“Jangan khawatir, pasti Pemerintah memberikan solusi karena tiap tahun ada komoditas yang fluktualisasinya tinggi. minyak ini dipengaruhi harga di luar negeri,” katanya.

Kapolri mulai hari ini turun ke lapangan memantau distribusi minyak goreng. Karna Jateng mensupply minyak curah maka mereka bisa bekerja untuk membikin kemesan lalu disalurkan ke masyarakat. Disperindag berkerja sama dengan satgas pangan bergelontar terus supaya harga minyak tidak terlalu meningkat harapannya tidak ada yg menimbun.

Dari segi akademisi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UNS Dr Mulyanto SE menyarankan,  diadakan gambaran harga yang tertera di pasar sehingga yang mau masuk mengerti akan informasi. Disisi lain pelaku yang menstabilkan harga ini sangat penting karna disana ada banyak pihak yg ikut terjun. Mau gamau pemerintah ikut campur tangan agar harga terjangkau ke masyarakat. “Yang  pertama upaya untuk memenuhi kebutuhan pasokan, kedua dibentuknya harga maka barangsiapa melanggar harusnya diberi sanksi, dan ada jaminan pendistribusian pasokan aman dan lancar serta protokol managemen konvensi pasar. Ini gambaran pemerintah campur tangan punya porsi,” ujarnya.

Sebenarnya tidak bisa dimonopoli pribadi namun serentak, sehingga kalau bisa pengusaha mendapatkan harga setinggi-tingginya tapi pihak masyarakat mendapat harga serendah-rendahnya maka dari itu dicari seimbang.(anif/priyanto)

Tags: disperindag jatengDPRD Jatengkomisi bSri Marnyuni
Previous Post

Keraton Yogyakarta Bergeliat Sambut Wisatawan

Next Post

Perbaikan RTLH melalui Bankeu Desa Harus Lebih Baik

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM
Berita

Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM

10/06/2025
Saleh Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Jebolnya Tanggul Sungai Bremi
Berita

Saleh Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Jebolnya Tanggul Sungai Bremi

04/06/2025
RAPAT PARIPURNA: Raperda RPJMD Jateng 2025-2029
Berita

RAPAT PARIPURNA: Raperda RPJMD Jateng 2025-2029

03/06/2025
RAPAT PARIPURNA: Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Berita

RAPAT PARIPURNA: Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

28/05/2025
RAPAT PARIPURNA: Raperda BPR Syariah & Raperda Kemiskinan
Berita

RAPAT PARIPURNA: Raperda BPR Syariah & Raperda Kemiskinan

27/05/2025
RAPAT PARIPURNA: LHP BPK 2024, Jateng Raih Opini WTP Ke-14 Secara Berturut-turut
Berita

RAPAT PARIPURNA: LHP BPK 2024, Jateng Raih Opini WTP Ke-14 Secara Berturut-turut

23/05/2025
Next Post
Perbaikan RTLH melalui Bankeu Desa Harus Lebih Baik

Perbaikan RTLH melalui Bankeu Desa Harus Lebih Baik

Fokus Kantong Kemiskinan, Perbaikan RTLH Dikebut

Fokus Kantong Kemiskinan, Perbaikan RTLH Dikebut

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #0953
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah