Pahami Potensi Kelautan & Perikanan di KKP

1 alaut2

TERIMA CENDERA MATA. Ishartini menerima cendera mata dari Komisi B DPRD Jateng, Jumat (10/1/2020). (foto muhammad faiz fuadi)

JAKARTA – Komisi B DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jumat (10/1/2020), untuk mengetahui potensi ekspor sumber daya laut dan program-program perikanan kelautan di Jateng. Saat berdiskusi dengan Kepala Biro Perencanaan Setjen KKP Ishartini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni mengatakan secara potensi kelautan dan hasil-hasilnya di Provinsi Jateng sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni dan anggota Siti Ambar Fathonah (kiri)

“Tidak bisa dipungkiri lagi, bidang kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang luar biasa untuk terus maju, berkembang dan menjadi sektor penopang perekonomian masyarakat Jateng. Apalagi Jateng termasuk salah satu provinsi pengekspor hasil kelautan dan perikanan,” katanya.

Pertemuan Komisi B dengan Sekjend Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Jateng Syarif Abdillah menginginkan ekspor yang dilakukan harus berdampak pada pertambahan nilai ekonomi masyarakat. Sehingga, bukan hanya berorientasi bisnis murni.

Ishartini mengatakan ekspor dilakukan oleh para perusahaan yang mempunyai izin ekspor kumpulan hasil budi daya perikanan dan kelautan masyarakat. Ia mendukung daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil keluatan dan perikanannya.

Karena, menurut dia, dengan optimalisasi itu maka pemerintah daerah mampu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, menyederhanakan perikanan, mengatur penangkapan ikan sampai zona ekonomi ekslusif (ZEE) di laut lepas, melindungi dan memberdayakan nelayan dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan. Perikanan budi daya juga dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja serta penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.

Dari data menyebutkan, Provinsi Jateng memiliki 33 pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa dan satu pulau di Samudra Hindia yaitu Pulau Nusakambangan. Jateng juga mempunyai 331 desa pesisir di Pantai Utara dan 95 desa pesisir di Pantai Selatan dengan jumlah nelayan sebanyak 172.214 orang, petani garam 15.445 orang, serta pelaku UMKM pengolah hasil perikanan berjumlah 8.761 unit.

Selama ini, Pemprov Jateng telah dan terus menggarap sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari kartu BBM untuk nelayan, pemberian bantuan alat tangkap ikan, pendampingan koperasi nelayan, UMKM, pembudi daya perikanan, bantuan bibit ikan hingga pembangunan tempat pelelangan ikan. (faiz/priyanto)

Info Lainnya

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.