Abdul Hamid. (foto ayuandani dwi purnama sari)
SALATIGA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng memantau persiapan hingga pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di SMA Negeri 3 Kota Salatiga, Rabu (17/6/2020). Hal itu dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami saat PPDB secara daring atau online pada saat masa pandemi ini. Mulai Rabu sampai Kamis (25/6), mulai dibuka pendaftaraan online tingkat SMA/SMK se-Jateng.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan PPDB online masih memiliki kelemahan salah satunya masih banyak wilayah di daerah yang sulit mengakses jaringan internet. Menurut dia, untuk menghadapi kondisi itu, maka pihak sekolah harus membuat posko offline untuk membantu siswa dan wali murid sehingga dapat memudahkan dalam hal pendaftaran.
“Tidak hanya masalah sinyal internet saja, ada juga siswa dan orang tua siswa yang tidak punya smartphone (HP) ada juga yang punya HP tapi tidak mampu beli kuota internet. Makanya, posko pelayanan offline itu menjadi penting untuk membantu pelaksaanan PPDB pada tahun ini, yang kita tahu bersama cukup berat karena di masa pandemi Covid-19 belum selesai sehingga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Politikus PKB itu.
Sependapat, Anggota Komisi E Samsul Bahri mengatakan, selain dengan cara online, harus ada cara alternatif seperti cara manual. Dalam hal ini, ia juga menanyakan sistem zonasi dan sistem afirmasi yang sangat rawan adanya kecurangan harus benar-benar diperhatikan.
“Ke depan, tidak bisa lagi disamaratakan karena tidak semuanya mudah mengakses internet. Untuk wilayah kota bisa saja semua online, tetapi untuk daerah harus ada alternatif lain atau dengan cara manual. Jangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya dimana Surat Keterangan Miskin yang dibuat dan disalahgunakan. Semoga pada tahun ini hal seperti itu tidak terjadi lagi,” harap Legislator Golkar itu.
Menanggapi hal itu, Kepala SMA Negeri 3 Kota Salatiga Yuliati Eko Atmojo mengatakan posko pelayanan offline sudah dipersiapkan untuk membantu siswa dan wali murid yang tidak paham tentang tata cara pendaftaran online. Tetapi, untuk pendaftaraan secara online, pihaknya tidak melayani karena semua pendaftar harus melalui tahapan online.
“Kami hanya membantu siswa dalam proses pendaftaran offline tidak melayani pendaftaraan online. Jikalau ada calon peserta didik ada yang kesulitan tidak memiliki data, kami akan arahkan ke sekolah asal karena data lengkap siswa ada disana. Kami hanya posko bantuan yang meberikan bantuan dan solusi saja,” kata Yuliati.
Senada, Kepala Cabang V Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Sunarto mengatakan memasuki hari pertama PPDB online pihaknya dihadapkan pada sistem yang belum bekerja secara optimal. Sehingga, sejak pagi traffic internet begitu tinggi.
“Mungkin karena psikologis siswa yang sangat antusias dengan PPDB online ini, semoga servernya bisa normal kembali. Semua sekolah ada posko untuk memberikan bantuan. Tapi, kami harap siswa dan orang tua sudah bisa melakukannya di rumah masing-masing sehingga di posko ini adalah yang benar-benar butuh bantuan. Untuk sistem afirmasi yang menggunakan surat miskin, saat ini surat miskin harus diterbitkan langsung oleh dinas sosial sehingga kecurangan pada tahun sebelumnya bisa terminimalisir,” kata Sunarto.
Sementara itu, di hari yang sama, Rombongan Komisi E lainnya juga melakukan pemantauan persiapan PPDB di SMK Negeri 3 Kota Salatiga. Pantauan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz dan diterima Edy Yuwono selaku Plt. Kasi SMK Negeri 3 Kota Salatiga dan Nanik Sundari selaku Kepala Sekolah SMK Negri 3 Kota Salatiga. (ayu/ariel)
