• Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Friday, September 22, 2023
No Result
View All Result
DPRD JATENG
  • Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Permudah Perizinan, MPP di Soloraya Disorot

Permudah Perizinan, MPP di Soloraya Disorot
Share on FacebookShare on Twitter

BAHAS PERIZINAN. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan DPMPTSP Kabupaten Klaten, Senin (5/4/2021), membahas persoalan seputar perizinan. (foto evi rahmawati)

KLATEN – Perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) kini mendapat sorotan dari Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Karena, MPP dinilai mampu memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam hal pengurusan perizinan.

Untuk itu, DPRD mendorong dinas terkait di kabupaten/ kota mendirikan MPP guna kemajuan usaha masyarakat dan masuknya investasi di daerah. Seperti disampaikan Anggota Komisi A, Mujaeroni, saat berdiskusi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, Senin (5/4/2021). Dalam diskusi itu, ia menanyakan soal kesiapan Klaten mendirikan MPP.

”Bagaimana kesiapan dan sejauh mana DPMPTSP Klaten ini dalam penyiapan MPP yang akan segera dibangun, bukan cuma gedung saja tapi kesiapan SDM juga harus dipenuhi,” tanyanya.

Anggota Komisi A lainnya, Syaiful Hadi, juga berharap nantinya MPP mampu membantu masyarakat dalam hal pelayanan sebagaimana menjadi prinsip dari MPP. “Disamping itu, MPP juga harus menyiapkan SDM yang benar-benar mumpuni,” harap Syaiful.

Menjawab hal itu, Agus Suprapto selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa kesiapan DPMPTSP sudah sangat maksimal. MPP di Klaten nantinya, sudah tercatat ada 27 OPD yang akan bergabung.

“Kami dianggarkan oleh bupati untuk pembangunan gedung MPP ini sebesar Rp 9 miliar dan bapak bupati komitmen dengan hal tersebut. Terbukti, saat pandemi, semua dinas anggarannya direcofusing tapi untuk pembangunan MPP ini tidak dikurangi sedikitpun karena target bupati kami akan launching MPP pada 2022 nanti. Kami akan menyiapkan 32 stand dimana stand sisa tersebut untuk ketersediaan apabila sewaktu-waktu ada OPD ataupun BMUD yang akan bergabung sama kami,” jelas Agus.

Disamping mengunjungi DPMPTSP Kabupaten Klaten, Komisi A juga memantau MPP yang ada di Kota Surakarta. Dalam pantauan itu, turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri.

“Terima kasih banyak kepada Kepala DPMPTSP Kota Surakarta atas kesediaannya di tengah kesibukannya mau menerima Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Maksud kunjungan kami kesini untuk sharing informasi mengenai pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Surakarta,” kata Quatly.

MPP SOLO BAGUS
Menjawab diskusi pada siang ini, Kepala DPMPTSP Kota Surakarta Toto Amanto memberikan penjelasan bahwa prinsip kecepatan, akuntabilitas, dan lainnya sudah diterapkan. Karena, kata dia, memang MPP menganut konsep mal dalam artian untuk memberikan pelayanan terbaik seperti belanja di mal.

“Di MPP, ada 330 jenis perizinan. Perizinan sekarang relatif lebih cepat dengan adanya OSS (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Asalkan datanya sudah lengkap terlebih dahulu, masalahnya tidak semua masyarakat melek IT (informasi teknologi), terutama pelaku UMKM. Untuk usaha mikro yang modalnya dibawah Rp 50 juta, izin langsung bisa terbit. Namun, untuk usaha yang di atas Rp 50 juta, ada komitmen yang harus dipenuhi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah,” jelas Toto.

Di MPP, lanjut dia, juga disediakan klinik OSS untuk mendampingi masyarakat yang belum melek IT. Semua izin biayanya Rp 0. Meski begitu, masih ada persepsi dari masyarakat yang menilai pengurusan perizinan masih ‘ribet’ sehingga memilih menggunakan jasa/ calo perizinan.

“Pengembangan Solo Utara sebagai kawasan industri juga sebagai salah satu upaya untuk menarik investor,” ucapnya.

Kepala DPMPTSP Provinis Jateng Ratna Kawuri menambahkan bahwa MPP yang ada di Kota Surakarta merupakan MPP ke-6 dari 26 MPP yang ada di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi, beberapa perizinan dapat diurus secara mandiri melalui OSS sehingga ada pergeseran fungsi gerai yang lebih banyak bersifat konsultasi.

Kendala yang dihadapi adalah persiapan pemberlakukan UU Cipta Kerja dengan PP yang telah dikeluarkan. Sehingga, nanti ada OSS versi selanjutnya yang sangat berbeda. UU dan PP nya berlaku per Februari 2021, namun sistem ini akan tersedia per Juni 2021. Ada masalah transisi yang harus disikapi, aturan berubah dan sistem yang berbeda, sehingga perlu adanya perubahan sarana dan SDM,” terang Ratna. (evi/ariel)

Previous Post

UMKM Butuh Permodalan & Pemasaran Produk

Next Post

Pansus Kaji Bidang Usaha Milik CMJT

Related Posts

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo
Berita

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

September 21, 2023
RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 
Berita

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

September 20, 2023
MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya
Berita

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

September 20, 2023
SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jaga dan Lindungi Anak dari Tindak Kejahatan
Berita

SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jaga dan Lindungi Anak dari Tindak Kejahatan

September 20, 2023
Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD

September 18, 2023
RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Perubahan KUA PPAS 2023
Berita

RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Perubahan KUA PPAS 2023

September 20, 2023
Next Post
Pansus Kaji Bidang Usaha Milik CMJT

Pansus Kaji Bidang Usaha Milik CMJT

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result

Terbaru

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

by admin
September 21, 2023
0

SURAKARTA - Di tengah kesibukannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri tidak lelah memberikan edukasi politik kepada generasi milenial....

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

by admin
September 20, 2023
1

GEDUNG BERLIAN - Dalam rapat paripurna, Rabu (20/9/2023), Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto membuka agenda pertama dengan penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan...

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

by admin
September 20, 2023
0

TEGAL – Anggota DPRD Jateng Messy Widiastuti mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut mengingat Indonesia...

© 2020 dprd jawa tengah

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda

© 2020 dprd jawa tengah

Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset
Secured By miniOrange