CENDERA MATA : Komisi C memberikan cendera mata kepada Pemkab Tegal di Slawi.(foto: setyo herlambang)
SLAWI – Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharuddin menegaskan, sebagai bagian upaya penanganan pengangguran diperlukan kerja sama semua pihak termasuk peran dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lembaga keuangan milik pemerintah daerah tersebut dapat turut andil dalam menciptakan lapangan kerja baik pada program padat karya maupun program CSR.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka pertemuan dengan jajaran Pemkab Tegal di ruang rapat bupati di Slawi, Selasa (16/9/2025). Pada pertemuan itu rombongan Komisi C diterima Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal Riesky Trisbiantoro.
“Kami ingin mengetahui peran BUMD sampai apa dalam masalah penanganan kemiskinan di Kab. Tegal,” ujarnya.
Riesky menjelaskan, untuk angka pengangguran di Kab. Tegal masih cukup tinggi baik untuk level provinsi maupun nasional. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal tahun 2018 tercatat sebesar 8,45%. Tahun 2020 dan 2021, karena pandemi Covid-19, naik menjadi 9,82% di tahun 2020 dan 9,97% di tahun 2021. Pasca covid, penurunan TPT di Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang baik, dari 9,97% di tahun 2021 menjadi 7,53% di tahun 2024.
Secara umum, TPT di Kabupaten Tegal masih berada di atas TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan didominasi oleh pengangguran terdidik (lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi).
“Selama tiga tahun ini ada tren cenderung meningkat, khususnya SMK. Pada 2023 persentasenya mencapai 15,18 persen dan pada 2024 menjadi 15,43 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama karena tujuan SMK pada dasarnya adalah mempersiapkan siswa untuk masuk dalam dunia kerja. Patut ditengarai ada mismatch antara jurusan pendidikan yang ditawarkan oleh SMK dengan demand skill tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan,” jelasnya.
Apa yang sudah dilakukan Pemkab Tegal terutama peran BUMD? Dalam pertemuan itu juga turut menghadirkan sejumlah BUMD baik milik pemprov maupun pemkab. Untuk BUMD milik pemprov yakni Bank Jateng. Sementara badan usaha milik Pemkab Tegal yakni Perumda Air Minum Tirta Ayu, PT BPR BKK Kab. Tegal, dan PT BPR Bank Tegal.
Untuk BUMD, lanjut Riesky, mempermudah nasabah dalam pengajuan kredit untuk pendirian usaha apa pun. Kredit dapat membantu warga dalam mengembangkan usahanya. Kredit umum yang sudah terbayarkan untuk 900 an nasabah, bahkan kredit usaha daerah pun sudah tersalurkan untuk 241 nasabah. DI BKK Tegal saja, kredit modal kerja tersalurkan 341 nasabah, untuk kredit ceria istimewa ada 1.975 nasabah. Selanjutnya dipaparkan usaha penyaluran produk perbankan dari BKK Jateng, seperti kredit mikro BKK, BUMDes, agro dan bahari. Kesemua ada 3.200 nasabah.
Bagi Bambang, penyaluran kredit usaha bisa mempermudah masyrakat dalam mengembangkan usaha kecilnya. Dengan demikian dapat mengurangi masalah pengangguran di daerah.(rinto/priyanto)
