BATAS DAERAH : Sejumlah anggota Komisi A melihat batas daerah di Kabupaten Gunungkidul.(foto: azam addin)
YOGYAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi memperjelas batas wilayah untuk memperkuat perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A Irna Setyowati di sela-sela peninjauan batas wilayah Jateng dengan Yogyakarta di daerah Gunungkidul.

“Semoga batas batas ini bisa tidak hanya tercatat dengan rapi, tetapi juga ada fisiknya. Kalau bisa patok pembatasnya berdekatan satu dengan yang lain. Bukan karena apa, tapi ini untuk mempermudah perencanaan daerah kedepan,” Jelas politikus PDI Perjuangan, Senin (28/12/2020).
Irna juga menjelaskan, bahwa ketika batas wilayah bisa terdaftar dengan rapi bisa mengurangi risiko sengketa lahan. Apalagi jika dibuktikan dengan adanya tanda di lapangan seperti patok.
“Kalau bisa ya 100 meter sudah ada patok atau tanda apalah. Dianggarkan lah itu, karena masyarakat sendiri juga kadang tidak sadar bahwa daerah yang dikerjakan ternyata sudah diprovinsi lain. Apalagi kalau sampai sudah ada jual beli, tapi tidak jelas batasnya. Bisa makin panjang itu nanti,” ungkapnya.

Senada dengannya, anggota Komisi A Tri Mulyantoro menanyakan terkait dengan kondisi tanda yang sudah ada. Menurut pria yang akrab disapa dengan Anto itu selain pemasangan patok, juga perlu dilakukan perawatan dan pengecekan keberadaannya.
“Kita meminimalisir orang jahil, mindah patok. Jadi perlu itu ada pengawasan monumen di perbatasan itu, terutama yang hanya berupa pathok. Bagus pagi kalau kita bisa pantau dan catat sampai koordinat di Mapsnya,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Anto juga menyampaikan, kepentingan untuk menambah dan mencatat hingga koordinat patok adalah untuk segera menyelesaikan administrasi sesuai dengan UU 23/2014. Indonesia tidak sedikit kasus terjadi diperbatasan berkaitan dengan administrasi lahan batas wilayah.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Jateng M Musrofi menjelaskan sampai saat ini telah dianggarkan untuk perawatan pilar batas yang sudah ada. Mengenai jumlah patok yang dipasang, Musrofi menjawab bahwa semakin banyak dan rapat pilar pembatas semakin baik. Karena itu bisa menggambarkan kepada masyarakat mengenai daerah masuk administrasi mana.(azam/priyanto)