• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 22 Mei 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Peralihan TV Digital Tidak Mengecewakan Masyarakat

08/02/2022
Peralihan TV Digital Tidak Mengecewakan Masyarakat

PERTEMUAN BERSAMA : Ketua Komisi A Muhammad Saleh bersama KPI Pusat menggelar pertemuan bersama.(foto ayu utaminingtyas)

JAKARTA – Komisi A bernisitaif membentuk Perda Penyiaran. Terkait dengan hal tersebut,  Komisi A sudah melakukan berbagai upaya konsultasi dan pencarian data, di antaranya adalah melakukan konsultasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (7/2/2022).

Dalam konsultasi kali ini, rombongan Dewan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A M Saleh diterima oleh Mulyo Hadi Purnomo selaku Wakil ketua KPI Pusat serta Mohammad Reza selaku Koordinator Bidang PS2P.

Dalam pertemuan itu, Saleh meminta saran untuk perda yang akan dibuat .  Sejauh ini komisi A sudah melakukan diskusi mengenai Analog Switch Off. M Saleh mengatakan bahwa Komisi A mempunyai kekhawatiran berkaitan dengan distribusi bantuan STB TV Digital karena data penerimbantuan selama ini valid.

Komisi A Juga bermaksud mengatur media sosial seperti Youtube, Facebook dan Instagram dimana untuk saat ini banyak radio yang sudh melakukan streaming melalui media sosial, yang belum tercover di UU Penyiaran. “ Keresahan kita di daerah adalah tidak ada satupun yang isa mengawaasi sehingga dampaknya sangat luar biasa di masyarakat,” imbuh M Saleh.

Mulyo Hadi menjelaskan tentang pelaksanaan Analaog Switch Off yang sudah mendesak, yaitu peralihan jaringan analog ke digital. Untuk  ini, pemerintah tidak akan lagi mengulur-ulur waktu untuk melakukan ASO ini, karena dapat mengangkat ekonomi kreatif dan perkembangan internet di Indonesia. Pemerintah sudah antusias dalam pelaksanaan ASO ini, dan pelaksanaan ini akan bertahap, kebetulan untuk wilayah Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 30 April secara bertahap berdasarkan Zona wilayah.

DPR RI berkomitmen menyelesaikan revisi UU Penyiaran pada tahun 2022 ini. Di dalam UU Penyiaran yang baru, harapannya pemerintah dapat mengatur media baru yang selama ini memanfaatkan platform internet. Bukan hanya persoalan dampak yang ditimbulkan, akan tetapi berkaitan juga dengan keadilan berusaha, pendapatan pemerintah, karena selama ini Youtube, Netflix kurang memberikan pemasukan kepada negara. Beberapa isu yg dibahas dalam revisi UU penyiaran adalah media baru seperti Youtube, OTT, dsb, serta penguatan kelembagaan, dan sanksi.

Berkembang diskusi, M Yunus mengatakan bahwa UU Penyiaran ini sudsh sangat jauh ketinggalan karena perkembangan yang ada diluar sudah sangat luar biasa, komisi A ini berharap perda penyiaran ini nantinya mendorong tumbuh kembangnya industri penyiaran. Sehingga anak muda yang punya kreaasi kreatif bisa terakomodir dalam indutri penyiaran.

Terkait dengan bantuan STB, Irna Setywati mengatakan bahwa sebaiknya bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah desa, karena mereka yang tahu betul dan mempunyai data valid siapa saja yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Dalam penutupnya, Mohammad Reza menjelaskan bahwa KPI berusaha semaksimal  mungkin untuk melakukan sosialisasi mengenai ASO ini ke Lembaga Penyiaran. Salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam perda selain konten lokal adalah wilayah layanan TV Kabel, karena terkadang ini yang akan membuat ribut di daerah.(ayuutami/priyanto)

Previous Post

BBPPKS Yogyakarta Berfungsi sebagai Pelayanan Diklat & Sosial

Next Post

Komisi A Tunggu Penyelarasan UU Cipta Kerja dalam Raperda Penyiaran

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
Komisi A Tunggu Penyelarasan UU Cipta Kerja dalam Raperda Penyiaran

Komisi A Tunggu Penyelarasan UU Cipta Kerja dalam Raperda Penyiaran

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #1058
  • Test #1121
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah