PIMPIN RAPAT: Ketua Komisi E Abdul Hamid memimpin rapat kerja lanjutan dengan OPD terkait.(foto: ervan ramayudha)
GEDUNG BERLIAN – Ketua Komisi E Abdul Hamid pada rapat kerja lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pertanggungjawaban APBD 2021 supaya penanganan masalah sosial di Jateng bisa terus dioptimalkan.
Pada rapat kerja, Jumat (24/6/2022), Komisi E mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinporapar, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, BPKAD, dan BP3AKB.
“Kami berharap, dalam rapat ini, kami bisa mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan masing-masing BUMD di Jateng,” kata Abdul Hamid.
Sebagai komisi yang membawahi bidang kesejahteraan rakyat, Hamid memandang, pentingnya pemerataan pelayanan sosial supaya masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, sosial dan budaya harus mendapatkan porsi yang sama dengan bidang lainnya.
Sektor kesehatan pada penanganan stunting yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat juga harus bisa dioptimalkan oleh Pemprov Jateng.
Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati pun turut menambahkan, masalah pendidikan juga harus mendapatkan perhatian besar. Pada 2021, masalah pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi fokus pemerintah mengingat sebelumnya pada pendemi 2020 semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
“Dengan telah dilonggarkannya aktivitas masyarakat, maka pemerintah harus mengoptimalkan kembali pelayanan pendidikan di masyarakat,” ucapnya.(ervan/priyanto)
