JADI NARASUMBER. Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menjadi narasumber bersama Dinas Koperasi dan UMKM serta Jamkrindo Jateng, Senin (11/11/2019).(Foto: Faiz Fuadi)
SEMARANG – Pemerintah diharapkan tak bosan dan letih untuk terus mendorong pengembangan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan begitu pemberdayaan masyarakat kecil bisa terlaksana sekaligus menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni saat menjadi narasumber dalam Dialog Parlemen “Penguat UMKM Jateng” di Hotel Noormans, Kota Semarang, Senin (11/11/2019).
“Bagi saya perlu gencar membuat wadah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti tempat pameran, acara yang menarik bagi pengusaha. Dan dengan diadakan lomba trik-trik perdagangan supaya teman-teman UKM lebih kreatif dalam mengembangkan dan memasarkan produknya,” ungkap dia.

Bagi politikus PAN itu, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang patut diperhitungkan dan menjadi dominan. Persoalan usaha kecil di Jateng perlu dibenahi.
“Saya kira sangat banyak memang butuh perhatian serius dan pemerintah. Bagaimana supaya UKM itu bisa menyetuh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa berusaha semisal jadi dia punya apa dan harus diapakan, kemudian setelah diapakan itu kan diolah nah bagaimana cara mengolahnya, setelah itu cara mengemas, dan kalau menjual bagaimana cara memasarkannya,” jelas dia.
Terpenting UMKM butuh perlindungan. Hanya saja konsep perlindungan yang perlu dicarikan formula supaya pelaku usaha kecil tidak bingung.
“Saya kira perlu diberi perlindungan meskipun pemerintah Jateng sudah memiliki perda terkai dengan UKM yaitu Perda No 13/2013 perda tersebut berisi tentang pemberdayaan usaha mikro dan menengah,” ungkap dia
Kendala yang dihadapi oleh UMKM misalnya menitip produknya di pasar modern harus tiga bulan lamanya. Menjadi permasalahan, modal usaha tertahan selama tiga bulan.
“Di situ aja kalau tidak laku akan dikembalikan jadi belum tentu tiga bulan itu laku semua masalah tersebut yang menjadikan kerugian besar dari teman-teman UKM. Mereka juga menanyakan kenapa kalau pemerintah itu memberi pelatihan hanya kepada yang itu-itu saja dan yang diberikan bantuan juga hanya yang itu-itu saja,” imbuhnya
Menanggapi hal itu Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jateng Dodi Sriyanto mengatakan pihaknya sudah melakukan banyak perubahan mulai dari membina, mendampingi sampai mencarikan pasar. Pembinaan lebih banyak ke UKM tingkat kecil sementara tingkat mikro itu ada di kabupaten/kota.
“Sekarang itu kami sudah punya inovasi baru yaitu berkaitan dengan proses-proses pembinaan itu lewat pendaftaran online namanya “Sipentol” ( Sistem Pendaftaran Online) itu singkatan yang biar gampang diingat oleh masyarakat. Jadi teman-teman UKM yang ingin dibimbing bisa melakukan pendaftaranya secara langsung lewat sipentol itu, jadi sudah tidak perlu datang ke kantor,” ungkapnya
Sementara, Pimpinanan Wilayah V Perum Jamkrindo Wahyu Hidayatullah mengatakan, tugas utama Jamkrindo itu memberikan penjaminan baik kredit maupun non kredit kepada bank maupun nonperbankan.
Sesuai dengan tema Penguat UMKM ini Jamkrindo sudah sangat memberi pelayanan pejaminan kredit maupun nonkredit kepada pelaku UKM.(setyana/priyanto)