Pansus Kagum Toleransi Beragama di SDN Sumogawe 3 

Tanggal -
IMG 20240228 WA0046

SOAL KEBERAGAMAN. Pansus VIII DPRD Provinsi Jateng saat menyambangi SDN Sumogawe 3 Kabupaten Semarang, Selasa (27/2/2024). (foto nora)

UNGARAN – SDN Sumogawe 3 Kabupaten Semarang menjadi sasaran Pansus VIII DPRD Provinsi Jateng karena menjadi sekolah pionir atau sekolah percontohan yang sudah menanamkan wawasan tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama sejak dini. Hal itu ditandai dengan adanya 3 bangunan tempat belajar masing-masing agama yaitu Mushola (Islam), Cetiya (Budha) dan Kapel (Kristen dan Katolik) yang berdiri persis berdampingan.

Kunjungan itu dimaksudkan guna mencari data dan informasi mengenai Raperda Pendidikan Pancasila & Wawasan Kebangsaan yang sedang disusun saat ini. Pada kesempatan itu, pansus diterima Kepala SDN Sumogawe 3 Kabupaten Semarang Nuryati, Selasa (27/2/2024). Sukirno selaku Ketua Pansus VIII DPRD Provinsi Jateng mengaku sangat terkesan dengan penerapan nilai-nilai toleransi antarumat beragama di SDN Sumogawe 3 Kabupaten Semarang.

“Apa yang melatar belakangi didirikannya bangunan tempat belajar 3 agama?,” tanyanya.

Menjawabnya, Lasino selaku Guru Agama Budha menjelaskan kondisi ini dilatarbelakangi dengan keprihatinan dalam sistem pengajaran terhadap anak-anak, terutama dalam pendidikan agama. Untuk itu, dirintislah pembelajaran 3 agama sekaligus rumah ibadahnya. 

“Hal itu dimaksudkan agar anak dalam belajar agama tidak hanya sebatas belajar teori semata, namun dengan prakteknya,” kata Lasino.

KOTA TOLERAN

Selanjutnya, Kota Salatiga menjadi sasaran Pansus VIII DPRD Provinsi Jateng. Hal itu mengingat Kota Salatiga merupakan kota paling toleran ke-3 di Indonesia.

Saat menyambangi Gedung DPRD, Rabu (28/2/2024), pansus diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit di Ruang Mini Teater. Sukirno menyampaikan rasa keingintahuannya mengenai ‘resep’ yang membuat Kota Salatiga menjadi Kota Toleran selama 3 kali.

Menanggapinya, Dance mengatakan bahwa capaian kota tertoleran tersebut karena peran seluruh stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa menjaga kondusifitas kota. Ia berharap raperda yang sedang disusun nantinya dapat menjadi acuan bagi perda-perda yang ada di kabupaten/ kota

“Salah satu contoh penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila di Kota Salatiga yaitu dengan diputarkannya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya jam 10 pagi di tiap OPD, BUMD hingga ke public space seperti pasar. Supaya, proses ideologisasi daripada perda itu sendiri terimplementasikan dengan baik,” tandasnya. (nora/ariel)

Dilihat: 132

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.