• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Tuesday, 13 May 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Pahami BOS di Kemendikbud

13/01/2020
Pahami BOS di Kemendikbud

TANYAKAN BOS. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat berkunjung ke Kantor Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta, Jumat (10/1/2020), membahas soal BOS. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

JAKARTA – Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan urusan yang wajib dipenuhi setiap sekolah. Masalahnya, dana BOS tersebut saat ini belum mengalami kenaikan sehingga banyak sekolah di Provinsi Jateng yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Muh Zen, saat meminta masukan mengenai Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar, USBN, UN dan Zonasi ke Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Pada kesempatan itu, ia mengatakan permasalahan terkait dana BOS yang sudah berjalan selama ini yaitu kurangnya dana BOS untuk mengcover kebutuhan sekolah. Menurut dia, jika dana BOS dinaikan, maka program wajib belajar 12 tahun dapat terpenuhi.

“Ada harapan bagi kami, terkait kenaikan dana BOS yang bisa benar-benar mencover kebutuhan operasional sekolah,” kata Politikus PKB itu.

Menanggapi hal itu, Kabag Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Suhartono Arham mengatakan nantinya ada pengoptimalan dana BOS beserta penyalurannya. Ia juga mengatakan kenaikan dana BOS itu merupakan ranah Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat hanya memberikan alokasi BOS.

“BOS itu adalah bantuan, Pemerintah Pusat tidak berwenang memenuhi itu. Hal tersebut adalah urusan pemda. Yang dilakukan Kemendikbud hanya memberikan bantuan kewenangannya,” tutur Suhartono. (tyas/ariel)

Previous Post

Wisma Jateng di Jakarta Perlu Pembenahan

Next Post

Pahami Potensi Kelautan & Perikanan di KKP

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
Pahami Potensi Kelautan & Perikanan di KKP

Pahami Potensi Kelautan & Perikanan di KKP

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Beranda
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home Baru
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset