Optimalkan Efektivitas Pengawasan Perlindungan Anak

WhatsApp Image 2021 11 28 at 18.52.31

PERTEMUAN : Jajaran Pansus Raperda Perlindungan Anak melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta.(foto: humas)

JAKARTA – Penguatan kelembagaan untuk perlindungan anak perlu diprioritaskan dengan melakukan tindakan pencegahan yang dilakukan secara konkret. Hal ini menjadi sorotan Pansus Anak ketika berdiskusi dengan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Ketua Pansus Tazkiyatul Muthmainnah menjelaskan, saat ini DPRD Jawa Tengah sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pihaknya tengah menggali data dan informasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak membuat kami prihatin. Kami ingin kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi, untuk itu, kami mengajak jajaran PPPA untuk memberikan informasi dan masukan kepada kami demi mencapai tujuan itu ” ujar politikus PKB tersebut.

Menanggapi hal itu, Hendra Jamal selaku Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak menyatakan, kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai permasalahan pada lembaga perlindungan anak menjadi salah satu faktor perlu dioptimalkan.

“Masih belum optimalnya SDM yang ada di Lembaga Perlindungan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam menyelesaikan permasalahan adalah PR kita bersama, masalah ini harus segera teratasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, adanya pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) akan sangat membantu penguatan kelembagaan untuk perlindungan anak dari sisi pengawasan.(al george/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.