Musyawarah Jadi Solusi Pemecahan Masalah DPRD Jateng

TUKAR TANDA MATA. Ketua Badan Kehormatan DPRD Jateng Bambang Haryanto (kanan) memberikan tanda mata kepada BK DPRD Kalimantan Selatan, Senin (16/7/2018). (foto rahmat yasir widayat)

GEDUNG BERLIAN – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jawa Tengah mengedepankan musyawarah dalam memecahkan permasalahan internal kelembagaan. Hal itu diungkapkan Ketua BK DPRD Jateng Bambang Haryanto di hadapan rombongan BK DPRD Kalimantan Selatan di ruang pimpinan (rapim) Gedung Berlian, Senin (16/7/2018).

“Tidak ada kegaduhan dalam penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD). Semua terselesaikan, legawa, dan saling menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing,” ungkap politikus senior PDI Perjuangan itu.

Secara panjang lebar, dia menjelaskan, seperti di internal BK yang diisi tujuh orang. Sementara jumlah fraksi di DPRD Jateng ada delapan. untuk memecahkan permasalahan itu, disepakati setiap 2,5 tahun dalam periode kelembagaan dilakukan perputaran personel, terutama bagi fraksi yang memiliki jumlah kursi. 

“Seperti contoh Fraksi PPP dan PAN. Pada periode pertama, disepakati anggota Fraksi PPP masuk dalam keanggotaan BK. Selanjutnya untuk saat ini, periode kedua gantian dari Fraksi PAN mengisi BK. Kedua fraksi tersebut sudah sepakat, tidak ada masalah,” ungkap dia.

Turut menambahkan anggota BK DPRD Jateng , Jasiman mengungkapkan, dengan tidak ada kegaduhan dalam penyusunan AKD maka peran DPRD menjadi berfungsi.

Ketua BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haryanto mengemukakan, tujuan kunjungan kerja ke Jateng untuk belajar perihal konsep dan peran BK di Provinsi Jateng. Tidak dipungkiri, banyak sorotan yang ditujukan kepada BK dalam penegakan tata tertib kelembagaan dewan. Setiap ada permasalahan di DPRD, selalu saja pihak BK-lah yang menjadi pihak yang harus memberikan penjelasan, terutama menyangkut personalitas dewan.

“Kami harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Kami pun harus tegas menyemprit bila ada anggota yang lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,” ucapnya.

Bambang Haryanto menambahkan, fungsi kedewanan adalah kolektif atau bersama-sama maka BK pun dalam memutuskan sesuatu tidak berdasarkan personel melainkan keputusan bersama-sama.(rahmat/priyanto)