MENDENGAR ASPIRASI : Gubernur beserta Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri mendengarkan aspirasi yang disampaikan perwakilan dalam musrebangwil di Blora.(foto: azhar hadi)
BLORA – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Quatly Abdulkadir Alkatiri beserta Gubernur Ganjar Pranowo dan Bupati Blora Arief Rohman membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora atau Wanarakuti-Banglor, Senin (25//4/2022). Kegiatan Musrenbangwil dipusatkan di Pendapa Kabupaten Blora dengan mengangkat tema “Sinergitas Kebijakan dan Gotong Royong dalam Upaya Menghadapi Tantangan Pembangunan Jawa Tengah.
Dalam paparannya Gubernur mengakui dampak pandemi Covid-19 selama 2 tahun ini berimbas pada perekonomian daerah. Pengembangan infrastruktur pun turut terganggu. Namun demikian, masalah tersebut bukan penghalang. Tahun 2022 ini, pemerintah memfokuskan pada dua hal yaitu memulihkan dan menumbuhkan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan,
“Memang kita akui selama dua tahun terakhir kita rasanya bengeb, refocusing dimana-mana, dan banyak protes yang masuk terkait kerusakan infrastruktur. Sehingga kita harus mulai susun kembali, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Ganjar.
Di sisi lain Quatly menjelaskan, DPRD mendukung upaya pemulihan yang dilakukan Pemprov Jateng. Pengurangan angka kemiskinan dikaji kembali dengan kebijakan alokasi anggaran. Secara pemetaan, kantong kemiskinan di wilayah aglomerasi Wanarakuti-Banglor ada di Blora, Rembang, dan Pati.
Selanjutnya pengangguran, infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi. Penyelesaian permasalahan tersebut dikatakanya membutuhkan kolaborasi penanganan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
“Dalam menangani permasalahan kemiskinan, upaya yang harus ditempuh adalah Perkuatan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti RTLH, listrik murah, sembako murah dan padat karya, yang kedua Kolaborasi intervensi dan validasi data untuk mencapai ketepatan sasaran. Ketiga, Pelibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan, dan yang ke empat Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin produktif untuk berkembang”. ucap Quatly
Menyambung dua hal yang ditekankan Gubenur, Pemerintah Provinsi menitikberatkan pada pengembangan investasi harus dibuka, harus ramah terhadap investor, proses mudah, bersifat melindungi dan tidak melakukan pungli.
“Tidak hanya menerima investor secara terbuka, dalam memulihkan ekonomi kita harus melakukan inovasi dalam meningkatkan ekonomi, dengan upaya menawarkan UMKM ke Masyarakat secara kreatif. selain itu bapak dan ibu untuk menurukan angka kemiskinan, pemerintah provinsi melakukan pendamipingan khusus di wilayah tertentu terkait pengentasan kemiskinan serta gencarkan Jateng ‘Gayeng Nginceng Wong Meteng’ (5Ng ) dan memperbaiki data guna deteksi dini risiko kehamilan dan stunting,” kata Gubenur Jawa Tengah.(azhar/priyanto)
