SOAL KEMISKINAN. DPRD bersama Gubernur dalam kegiatan Musrenbangwil Bregasmalang & Barlingmascakeb di Convention Hall Banyumas, Jumat (22/4/2022), menyoroti persoalan kemiskinan daerah. (foto rahmat yasir widayat)
BANYUMAS – Dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang) dan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) di Convention Hall Banyumas, Jumat (22/4/2022), DPRD Provinsi Jateng menyoroti masih tingginya persoalan kemiskinan di wilayah eks karesidenan tersebut. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono didampingi Anggota Komisi D DPRD Samirun menyampaikan soal percepatan realisasi anggaran 2022.
Dikatakan, sejak Januari hingga Februari 2022 anggaran sudah digelontorkan. Tujuannya agar pada awal tahun kemiskinan mulai ditangani.
“Terimakasih Pak Gub, sejak Januari Februari sudah digelontorkan. Ruang kebijakan fiskal gubernur yang dimiliki untuk desa dan kabupaten sudah mulai dicairkan. Sumonggo kagem Pak Bupati Walikota segera diserap. Karena, dari 9 daerah, masih ada 3 yang serapannya masih rendah,” kata Ferry dalam sambutannya.
Ia meminta bupati dan walikota untuk terus melakukan percepatan realisasi kebijakan fiskal gubernur tersebut agar dapat melakukan penetrasi langsung ke desa. Sehingga, ketika bisa cepat realisasi pada awal tahun, maka akan bisa mencicil pengentasan kemiskinan.
“Kedua, kita sepakat kemiskinan harus kita keroyok, harus gotong royong. Ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Gubernur, pun tidak bisa dilakukan oleh bupati dan walikota semata, kita harus keroyokan dan gotong royong,” tegasnya.
Mengenai program pengentasan kemiskinan, DPRD Provinsi Jateng fokus program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik murah, stunting, dan program pengurangan beban untuk masyarakat bisa menjadi prioritas. “Kalau Banjarnegara, Kebumen kemudian Banyumas, RTLH kita serbu Pak Gub. Insya Allah, angka kemiskinan di 6 daerah ekstrim dari 9 daerah ini, kita akan pastikan menurun pada 2023,” lanjutnya.
Ia juga berharap gubernur bisa membantu pengembangan infrastruktur guna konektivitas antar daerah. Tujuannya, bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kawasan industri Cilacap dan Kebumen juga perlu didorong untuk industri maju di daerah ini. Kemudian juga mendorong kebutuhan air bersih dengan rehabilitasi SPAM Regional Bregas dan Bendungan Matageng untuk mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi Bregasmalang dan Barlingmascakeb,” jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Gubernur Ganjar Pranowo juga meminta kepala daerah di wilayah Bregasmalang dan Barlingmascakeb menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim dan angka kematian ibu melahirkan. Sebab, di daerah-daerah itu, dua persoalan tersebut masih cukup tinggi.
“Kemiskinan di Bregasmalang dan Barlingmascakeb ini masih cukup tinggi, beberapa daerah masih di atas angka kemiskinan provinsi, ini yang harus menjadi perhatian,” kata gubernur.
Datanya menyebutkan, kemiskinan di Kebumen mencapai 17,83%, sementara Banjarnegara 16,23%, dan Purbalingga 16,24%. Sementara untuk daerah Bregasmalang, kemiskinan di Brebes mencapai 17,43% diikuti Pemalang 16,56%.
Begitu juga dengan angka kematian ibu (AKI) melahirkan. Ganjar menyebut di beberapa daerah juga AKI-nya cukup tinggi dan melebihi provinsi.
Di Brebes misalnya, AKI melahirkan paling tinggi mencapai 105 kasus, Pemalang 32 kasus, dan Tegal 30 kasus. Sementara Banjarnegara 41 kasus, Cilacap 45 kasus, Banyumas 44 kasus, dan Kebumen 38 kasus.
“Di Brebes, AKI masih cukup tinggi. Untuk stunting di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi, mencapai 28 persen. Maka, ini tolong diperhatikan, program 5NG harus dijalankan. Gerakan ‘Jo Kawin Bocah’ juga penting kita dorong,” tegas gubernur. (teguh/ariel)
