MUSRENBANG PROVINSI. Sukirman dalam acara ‘Musrenbang 2022 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jateng 2023’ di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kamis (14/4/2022). (foto teguh prasetyo)
GUBERNURAN – Sektor pendidikan hingga banjir di daerah pantura menjadi sorotan DPRD dalam acara ‘Musrenbang 2022 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jateng 2023.’ Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat memberikan sambutan, mengatakan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru, sarana & prasarana pendidikan yang layak, kurikulum yang terupdate sesuai kebutuhan masyarakat, dan optimalisasi sekolah berbasis agama baik formal maupun informal perlu dilakukan.
“Selain itu, perlu juga dilakukan optimalisasi pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara baik,” ungkap Politisi PKB itu, saat menyampaikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jateng dalam forum musrenbang yang digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kamis (14/4/2022).
Ia juga mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi ke seluruh kalangan dan melakukan sosialisasi sekaligus evaluasi mengenai capaian vaksinasi 1, 2, dan booster ke 3. Kemudian, pemerintah diharapkan dapat proaktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, meskipun sudah dibentuk perda, namun masih banyak warga yang kurang informasi mengenai langkah-langkah mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Di bidang ekonomi, lanjut dia, pemerintah dapat mengoptimalkan peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu juga mendorong dan membantu penguatan permodalan, SDM, pemasaran, dan digitalisasi pasar UMKM dan koperasi dan Home Industry. Sedangkan untuk meningkatkan investasi, maka pamerintah harus menjamin kepastian hukum, kemudahan, dan insentif kepada investor.
“Dalam mendorong ekonomi berkelanjutan, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan eskpor terhadap produk lokal dan mengimplementasikan Gerakan ‘Beli Produk Lokal’ serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth),” jelasnya.
Di sektor pertanian, perlunya pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, terutama saat dibutuhkan petani. Selain itu, perlu adanya regulasi penguatan petani, nelayan, dan peternak terkait tata kelola pembibitan, pemasaran dan produksi yang jelas dan berpihak pada rakyat untuk menjamin ketersediaan bibit, stabilitas harga yang terjangkau dan realistis. Juga, perlunya penguatan SDM petani, nelayan, dan peternak melalui pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan terhadap para kelompok tani dan kelompok ternak terutama kaum milenial agar dapat menerapkan digitalisasi di sektor tersebut.
“Terkait peningkatan harga kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan barang serta membuat program-program pembangunan yang mengarah kepada kemandirian penyediaan kebutuhan masyarakat,” jelasnya lagi.
Dalam acara yang dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Casytha Arriwi Kathmandu, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng, dan perwakilan Kepala Daerah se-Jateng serta diikuti berbagai elemen masyarakat melalui virtual, Sukirman juga menyampaikan pokir di bidang pemerintahan, bidang keuangan, dan bidang pembangunan. Selain itu, pria asal Kabupaten Pekalongan tersebut juga menyampaikan mengenai beberapa permasalahan di Jateng.
Beberapa diantaranya permasalahan tahunan yang terjadi dan semakin parah yaitu banjir dan rob seperti di Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bappenas saat acara di Bappeda. Untuk itu, pemprov seharusnya melakukan upaya pengendalian banjir dan rob wilayah pantura yang menjadi kewenangan dan secara komprehensif perlu pula melakukan koordinasi penanganan dengan pihak kabupaten/ kota maupun nasional.
“Sebagai contoh penanganan banjir dan perbaikan muara Sungai Sambong (Sungai Lojahan) di Batang, yang jelas merupakan kewenangan Provinsi,” tandasnya.
Dalam acara Musrenbang tersebut, juga disampaikan kebijakan penyusunan pembangunan daerah 2023 dan persiapan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Menteri Dalam Negeri RI. Selain itu juga penyampaian kebijakan pembangunan Kedaulatan Pangan guna mewujudkan ketahanan pangan 2023 Provinsi Jateng oleh Menteri Pertanian RI. (teguh/ariel)
