POKOK PIKIRAN. Bambang Kusriyanto saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan masa musrenbang dan konsultasi publik – rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng 2021, di Ruang Rama Shinta Hotel Patra Kota Semarang, Selasa (11/2/2020). (foto setyo herlambang)
SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menghadiri acara pembukaan masa musrenbang dan konsultasi publik – rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng 2021, di Ruang Rama Shinta Hotel Patra Kota Semarang, Selasa (11/2/2020). Dalam acara itu, ia menyampaikan pokok-pokok pikiran pembangunan Jateng tahun 2021 yang diarahkan pada Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM.
Menurut dia, untuk menyelesaikan perihal kesejahteraan, perekonomian, dan daya saing daerah itu, semua pihak harus bekerjasama mempercepat kinerja dalam rangka penyusunan RKPD. Penyusunannya pun harus disemangati dengan prinsip kemanfaatan secara langsung bagi masyarakat, yang dapat terpenuhi jika rencana pembangunan disusun ke dalam program yang fokus pada prioritas dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi; serta berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
Dikatakan, penyusunan RKPD itu juga disesuaikan dengan arahan Presiden yakni pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam persaingan global. Selain itu, Presiden meminta Provinsi Jateng agar pertumbuhan ekonominya mampu mencapai 7% pada 2023 dengan cara memetakan potensi riil sumber pertumbuhan ekonomi.
“Penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut memerlukan upaya peningkatan inovasi dan kreasi dalam setiap program berdasar pada pengembangan untuk menghasilkan berbagai terobosan,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi sesuai arahan presiden itu, ia juga meminta setiap pemerintahan daerah dapat memacu sektor lain yang mempengaruhinya. Seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Mari, kita bergotongroyong untuk mengurangi angka kemiskinan di 14 daerah, beberapa diantaranya Kebumen dan Rembang. Selain itu mengenai pendidikan dimana gubernur mengusulkan adanya 15 boarding school. Program itu juga membantu warga miskin mendapatkan pendidikan. Untuk itu, kami meminta Dinas Pendidikan untuk mendata daerah yang perlu disupport pendidikannya. Kemudian soal kesehatan, kenaikan BPJS memang sangat memberatkan. Oleh karena itu, diusulkan ada jamkesda bagi warga yang bukan peserta BPJS,” jelasnya.
Sementara, Gubernur Ganjar Pranowo mengakui pertumbuhan ekonomi di Jatengsaat ini angkanya masih diatas nasional. Sedangkan di Provinsi Jateng sendiri, masih ada 6 kabupaten yang angka pertumbuhan ekonominya berada di bawah Jateng yakni Kabupaten Brebes 5,3%, Wonosobo 4,94%, Blora 4,4%, Cilacap 3,05%, Kudus-3,24%, dan Temanggung 5,07%. Meski begitu, persentase penduduk miskin di Provinsi Jateng sudah turun signifikan.
“Saya sudah meminta perangkat desa untuk mendata warga miskin. Saat ini masih ada 14 kabupaten yang angka kemiskinannya masih diatas angka kemiskinan Jateng dan Nasional diantaranya Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Blora, Demak, Grobogan, Purworejo, Banyumas, Sragen, Banjarnegara, Klaten,” katanya, sembari menambahkan angka kemiskinan tersebut berhubungan erat dengan angka pengangguran yang persentasenya 4,22% (2019) dan terus mengalami penurunan atau masih dibawah nasional.
“Persoalan tersebut dipaparkan agar bisa diketahui kendalanya dan bersama-sama dicari solusinya. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Jateng pun dapat ikut terdongkrak,” harapnya.
Sebelumnya, saat sambutan awal, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Herru Setiadhie menyampaikan bahwa acara musrenbang itu merupakan langkah awal dalam proses pembangunan Jateng Tahun 2021. Musrenbang sendiri merupakan perencanaan dari bawah (bottom up) diantaranya dari masyarakat, akademisi, politisi, unsur pemda, organisasi profesi, dan sebagainya.
“Pada 2021, target pertumbuhan ekonomi di Jateng yakni 5,3 persen hingga 6,3 persen. Untuk angka kemiskinan, ditarget bisa mencapai 9 persen sampai 8 persen. Untuk itu, kami meminta saran dan masukan melalui rembugan.jatengprov.go,id dan usulan pokir dprd eplanning.jatengprov.go.id,” jelas Herru.
Dalam acara musrenbang itu, dihadiri seluruh kepala daerah di 35 kabupaten/ kota, DPR RI, DPD RI, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dody S. Riyadi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga, dan pejabat-pejabat lainnya. (ariel/priyanto)
