• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 22 Mei 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Kinerja Pos Lalulintas Ternak Perlu Dioptimalkan

10/06/2022
Kinerja Pos Lalulintas Ternak Perlu Dioptimalkan

SOAL TERNAK. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Satker Pos Lalulintas Ternak Banaran Kabupaten Sragen membahas soal pengawasan hewan ternak pada Kamis (9/6/2022) kemarin. (foto setyo herlambang)

SRAGEN – Maraknya kasus Penyakit Mulut & Kuku (PMK) pada hewan ternak menjadi sorotan Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Terlebih, menjelang Hari Raya Idul Adha setiap kesehatan hewan ternak harus terjamin. 

Dalam hal ini, Komisi B meminta adanya pengawasan secara ketat yang dilakukan pemerintah melalui Pos Lalulintas Ternak di titik perbatasan pintu masuk Jateng. Dengan upaya itu, kesehatan hewan ternak dari luar Jateng dapat terdeteksi lebih dini. 

Teknisnya, hewan ternak yang akan masuk wilayah Jateng harus menunjukan Surat Kesehatan Hewan (SKH). Apabila ternak terindikasi membawa virus atau penyakit menular, maka tidak diperbolehkan masuk. 

Persoalan itu dibahas Komisi B saat menyambangi Satuan Kerja (Satker) Pos Lalulintas Ternak Banaran, Jalan Raya Sragen-Ngawi Km. 15 Banaran Kabupaten Sragen pada Kamis (9/6/2022) kemarin. Saat berdiskusi dengan jajaran satker, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai kinerja Pos Lalulintas Ternak perlu dimaksimalkan karena selama ini banyak kendaraan pengangkut ternak dari Jatim tidak melewati pos dan lebih memilih lewat jalur lain. 

“Jika ingin menekan kasus PMK pada hewan ternak, maka salah satunya lewat Pos Lalulintas Ternak. Harapannya, setiap kendaraan pengangkut ternak diperiksa secara mendetil. Apabila terjangkit virus atau penyakit, maka dilarang masuk Jateng,” kata Politikus PDI Perjuangan itu. 

Ia juga menyoroti kendala kurangnya tenaga personil di Pos Lalulintas Ternak. Kondisi itu berdampak pada lemahnya sisi pengawasan sehingga banyak kendaraan pengangkut ternak melewati jalur lain. 

“Sudah seharusnya di perbatasan rest area terdapat pos pengawasan ternak. Tujuannya sebagai filter masalah ternak yang terjangkit penyakit,” sarannya.

Senada, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Mukafi Fadli mengakui perlunya kelengkapan administrasi dalam persoalan tesebut. Yakni, setiap ternak yang masuk ke Jateng harus memiliki surat yang menyatakan hewan tersebut bebas dari virus penyakit.

“Setiap ada kendaraan pengangkut ternak, baik untuk dijual kembali maupun hanya melewati Jateng menuju Jabar, harus ada kelengkapan surat menandakan hewan ternak bebas virus atau penyakit. Hal itu diharapkan kondisi ternak di Jateng tetap sehat dan terawat, mengingat kasus PMK mudah sekali menyebar antara hewan ternak dan bisa menurunkan omzet para pedagang ternak,” ungkap legislator PKB itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satker Pos Lalu Lintas Ternak Banaran Samidi sudah melakukan semua yang diinstruksikan dari Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Jateng mengenai hewan ternak masuk harus mengantongi sertifikasi surat khusus yang menyatakan sehat dan bebas dari virus maupun penyakit menular. Pihaknya mengaku saat ini kinerja belum berjalan maksimal dari segi pengawasan karena kurangnya personil dan anggaran. Terlebih, banyak kendaraan ternak lebih memilih jalan tol sehingga sulit dijangkau.

“Setiap hewan ternak yang masuk ke wilayah Jateng memang diharuskan membawa SKH dinas terkait dari kabupaten asal dan pengecekan ulang dilakukan serta penyemprotan cairan sterilisasi guna menghindari virus atau penyakit menular seperti PMK. Kendala personil dan anggaran serta cakupan area membuat pengawasan belum berjalan maskimal,” kata Samidi.

Sejauh ini, lanjut dia, kendaraan ternak pengangkut ayam lebih sering dilakukan pengecekan, sedangkan hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kambing, dan babi belum banyak terdata penuh. Adapun kendaraan ternak saat ini lebih banyak menggunakan jalan tol.

“Dari situ, pengawasan lewat Pos Lalulintas Ternak di rest area perbatasan provinsi memang sangat diperlukan,” jelasnya. (iyok/ariel)

Tags: Disnakkeswan JatengDPRD Jatenggedung berlianHumas Setwan JatengJateng Gayengkomisi bPos Lalulintas Ternakpos lalulintas ternak banaran sragensetwansetwan jatengSumanto
Previous Post

Sukirman: Susun Perda, Penganggaran & Pengawasan Jadi Tugas DPRD

Next Post

Minim Anggaran & SDM Jadi Persoalan Panti Suko Mulyo Tegal

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
Minim Anggaran & SDM Jadi Persoalan Panti Suko Mulyo Tegal

Minim Anggaran & SDM Jadi Persoalan Panti Suko Mulyo Tegal

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #1058
  • Test #1121
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah