FOTO BERSAMA : Komisi E foto bersama dengan Menteri Sosial Saefullah Yusuf terkait berkaitan erat dengan upaya penyusunan Raperda Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah.(foto: teguh prasetyo)
JAKARTA – Menteri Sosial Saefullah Yusuf menerima langsung kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng, Kamis (12/12/2024). Kunjungan Komisi E terkait berkaitan erat dengan upaya penyusunan Raperda Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah. Pada kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi E Yudi Indras Windarto tersebut, dalam pertemuan turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran Dirjen Kemensos.
Dalam sambutannya Mensos Saefullah Yusuf menyampaikan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan program Kemensos bisa lebih efektif. Mengingat banyaknya keluhan mengenai program kesejahteraan sosial tidak tepat sasaran dikarenakan permasalahan data.
“Pertama-tama yang akan kita lakukan sesuai instruksi presiden adalah konsolidasi data. Selama ini data dimiliki di masing-masing kementerian. Negara belum mempunyai data yang terpadu,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Di menambahkan, Setelah data diperbaiki, maka selanjutnya dilakukan sosial protection dengan program PKH menjadi solusi utama dalam penanganan kemiskinan. Selanjutnya, adanya upaya graduasi penerima manfaat dan pemberdayaan perlu diperkuat. Sehingga perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dengan pemerintah daerah.
“Integrasi program antarlembaga untuk mengentaskan kemiskinan. Dimana anggaran kemiskinan untuk masyarakat agar bisa dilaksankan dengan dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Yudi Indras Windarto menyampaikan, pihaknya berkunjung dalam rangka konsultasi mengenai Raperda Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah. Disebutkannya, sebenarnya secara alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sudah cukup tinggi. Anggaran tersebut tidak hanya ada di Dinas Sosial tapi juga ada di beberapa dinas lain. Namun, karena dinilai ada ego sektoral antardinas menjadikan upaya penanggulangan tidak terfokus.
“Untuk program pelatihan saja. Semua dinas belomba-lomba membuat program tersebut. Ironisnya lagi setelahnya tidak ada yang mengawasi, menjaga dan melanjutkan. Oleh karena itu perlu ada pembagian tugas, pelatihan, ada juga yang memberikan modal, dan ada yang mengawasi. Harapannya pendamping PKH bisa mendampingi sampai akhir agar bisa berlanjut manfaatnya,” jelasnya.
Selanjutnya dia meminta dorongan dan dukungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi. Di Jawa Tengah ada 56 panti asuhan dengan kondisi sarana dan prasarana kurang memadai dan beberapa panti mencatat penghuninya sudah penuh. Sementara itu, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial tidak memadai untuk pembangunan fisik.
“Kami butuh support peraturan perundangan, Ada memang dana bagi hasil cukai tembakau, hari ini masuknya ke kesehatan. Tapi karena Dinas Sosial itu kebutuhannya fisik maka tidak bisa digunakan. Sehingga kami mengusulkan kesejahteraan perlu ada mandatori sekian persen untuk anggaran kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan, berkaitan dengan kemiskinan salah satu permasalahan utama adalah problem struktural. Sehingga kalau bicara pemberdayaan masyarakat, harus komprehensif. Dalam menjalankan program Kemensos, platform kerja adalah graduasi, hingga angka kemiskinan 0 persen.
“Tidak bisa dipungkiri, selama ini program penurunan kemiskinan jalan di tempat. Masih terjadi overlaping data menjadi maslah utama dalam menangani kemiskinan di negara. Sehingga berangkatnya harus dari data, seperti data kemiskinan terpadu yang dipelopori oleh Kemensos oleh Pak Gusmen ini,” jelasnya.
Selain itu, perlunya ada produksi guna ada pemberdayaan masyarkat. Sehingga perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi bersama dalam dalam proses penanganan kemiskinan dan pemberdayaan bersama.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Shinta Laila menyampaikan, mengenai regulasi dalam penanganan untuk kesehatan. Diantaranya mengenai masyarakat miskin dalam pengobatannya beberapa hal tidak bisa ditanggung oleh bpjs, seperti obat-obatan.
“Banyak permasalahan masyarakat kecil yang tidak bisa diselesaikan, khususnya disabilitas,” ungkapnya kepada Mensos.
Dia mengajak kepada pejabat pemerintah untuk membuat gerakan sebagai orang tua asuh dalam penanganan kemiskinan. Akan lebih baik lagi jika bisa dimasukan dalam regulasi. Di akhir pertemuan, Gus Ipul menugaskan kepada Wamensos untuk fokus mengentaskan warga dari kemiskinan di Jawa Tengah.(teguh/priyanto)
