PERPUSTAKAAN DESA. Mahasiswa IAIN Kudus menanyakan soal pendirian perpustakaan desa kepada Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat, Kamis (28/11/2019), di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang. (foto azam hanif adin)
GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa Progam Studi Pemikiran Politik Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus menyambangi Gedung Berlian DPRD Provinsi Jaten, Kamis (28/11/2019), untuk mempelajari sistem dan fungsi parlemen sekaligus mengenai aturan pendirian perpustakaan desa. Saat ditemui Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, Beberapa mahasiswa memberanikan diri untuk bertanya.
Salah satu mahasiswa, Hamam, bertanya soal regulasi perpustakaan desa beserta target desa yang akan mendapatkan bantuan tersebut. “Ada progam pemerintah daerah yaitu perpustakaan desa. Bagaimanakah sistemnya dari target desa sampai ketersediaan buku,” tanya Hamam.
Sedangkan mahasiswa lainnya, Putri, menanyakan soal isu HAM yang terjadi selama ini. “Bagaimana peran DPRD Provinsi Jateng untuk ikut menangani isu HAM yang sering terjadi seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Putri.
(foto azam hanif adin)
Menjawab hal itu, Fuad Hidayat menjelaskan bahwa semua progam pembangunan desa masuk dalam progam pemerintah, baik daerah maupun pusat. Progam perpustakaan desa itu bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Desa yang akan mendapat bantuan, kata Fuad, akan disurvei dan dikaji sebelumnya. Terkait HAM, lembaga legislatif ikut turun bekerja sama dengan dinas serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kasus HAM, bila sangat serius, dibantu tuntas disampaikan ke pusat.
“Progam-progam pembangunan desa, dalam prosesnya bekerja sama dengan kementerian pusat dan pendataannya dibantu oleh pemerintah daerah. Selain itu, pendataan dilakukan bila ada masih ada warga yang buta huruf maka pembangunan perpustakaan desa segera dilakukan. Itu adalah bagian meningkatkan budaya literasi masyarakat. Sedangkan mengenai masalah isu HAM, lembaga legislatif yang sangat berperan adalah Komisi E DPRD Jateng yang banyak menangani isu-isu sosial terutama kekerasan dan kesejahteraan perempuan, apalagi bila mereka bekerja sebagai buruh,” terang Fuad. (setyo/ariel)
