• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 22 Mei 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Kunjungi Kepri, Dewan Bahas Raperda Ketenagalistrikan

05/07/2019
Kunjungi Kepri, Dewan Bahas Raperda Ketenagalistrikan

FOTO BERSAMA. Jajaran Komisi D berfoto bersama di Dinas ESDM Provinsi Kepri, Selasa (2/7/2019).(Foto:Teguh Prasetyo)

BATAM – Guna penyusunan Revisi Perda Ketenagalistrikan, Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/7/2019). Di sela kunjungan, Ketua Komisi D Alwin Basri menyampaikan, Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan revisi Perda Ketenagalistrikan pada September 2017.

Dengan demikian, DPRD Jateng perlu belajar guna mematangkan raperda yang sedang digodok. Hal yang menjadi poin kunjungan yaitu pengelolaan kelistrikan di wilayah kepulauan, mengingat di Jawa Tengah ada Karimunjawa yang terpisah dengan Pulau Jawa.

“Provinsi Kepulauan Riau kan merupakan provinsi kepulauan. Kami juga punya Karimunjawa yang jauh dari jangkauan,” ujar politikus PDIP tersebut.

Selain itu, Alwin menyampaikkan, poin selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kawasan Industri Batam yang mempunyai kemiripan dengan Kawasan Industri Kendal. Dari hasil kunjungan, PLTU di Provinsi Kepri ternyata tidak menghasilkan kontribusi bagi pemerintah provinsi. Dengan itu, maka nantinya kalau mau diterapkan di Jateng, CSR perusahaan harus dikoordinasi oleh pemerintah provinsi guna diarahkan untuk daerah kemiskinan. Selain itu, perusahaan juga wajib menawarkan saham pertama ke pemerintah provinsi.

Hadi Santoso

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menyampaikan klaster atau pengklasteran pembangkitan tenaga listrik di Kepulauan Riau memungkinkan diterapkan di Jawa Tengah.

Klaster yang dimaksud adalah penggunaan pembangkit listrik bagi daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik pemerintah. Pembangkitan klasterisasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah provinsi di dalam penentuan wilayah izin usaha produksi (WIUP) dengan melakukan blocking pembangkitan tenaga listrik.

“Kami baru belajar, selain Kawasan Industri Kendal dan Kepulauan Karimunjawa, nanti munculnya kawasan-kawasan industri yang sekarang ini masuk ke dalam Perda RTRW, juga memungkinkan untuk dimasukkan ke sana,” jelas politikus PKS itu.

Setelah mengunjungi PLTU Kawasan Industri Batam, Hadi menjelaskan syarat izin usaha untuk jasa penunjang ketenaga listrikan dan pengusahaan ketenagalistrikan dalam Peraturan Menteri ESDM No 12/2015 dirasa tidak memberatkan. Syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah tidak memberatkan pihak pengusaha, selain itu selama proses perbaruan izin dan tidak ada masalah.

“Kami akan mendorong untuk melakukan clustering pembangkitan tenaga listrik yang ada di pemerintah provinsi Jawa Tengah. Nanti yang pokok adalah di kawasan Karimunjawa dan beberapa kawasan industri yang terisolasi atau terpisah dari jaringan listrik yang dimiliki oleh pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kepulauan Riau menyampaikan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan di Provinsi Kepulauan Riau ada delapan wilayah yang ditetapkan oleh Mentri ESDM untuk kita keluarkan izin usaha ketenagalistrikan. Empat wilayah berada di Batam, dua wilayah ada di Bintan, dan dua lagi ada di Karimunjawa. (teguh/priyanto)

Previous Post

Kunjungi BSSN, Program “Smart Province” Segera Dikaji

Next Post

Bahas Regulasi ‘Smart Province’, Dewan Studi Banding ke Jabar

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
Bahas Regulasi ‘Smart Province’, Dewan Studi Banding ke Jabar

Bahas Regulasi 'Smart Province', Dewan Studi Banding ke Jabar

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #1058
  • Test #1121
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah