BAHAS PILBUP. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat berdialog dengan KPU Kabupaten Sukoharjo, Rabu (7/10/2020), membahas penerapan protokol kesehatan di tiap TPS. (foto priskilla candra cahyaningtyas)
SUKOHARJO – Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang akan menggelar perhelatan pemilihan bupati/ wakil bupati (pilbup) pada tahun ini. Dari hasil pantauan Komisi A DPRD Provinsi Jateng ke KPU Kabupaten Sukoharjo, Rabu (7/10/2020), pihak penyelenggara pilbup sudah melakukan persiapan secara matang, termasuk penerapan protokol kesehatan di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
Seperti disampaikan Koordinator Divisi Informasi & Dokumentasi KPU Kabupaten Sukoharjo Cecep, pihaknya sudah melakukan penanganan khusus dalam pelaksanaan tahapan pilbup di masa New Normal (adaptasi kebiasaan baru) ini. Salah satunya dengan menyediakan bilik khusus bagi yang reaktif Covid-19.
“Bilik khusus itu disaksikan oleh pihak bawaslu. Untuk ketentuannya, kami masih menunggu bimbingan teknis dari KPU RI. Kemudian, dalam rangka untuk mencegah ini, kami akan memberikan alat khusus perlindungan seperti plastik tangan terutama kepada pemilih. Setiap pemilih akan diberi satu untuk digunakan coblos sekali pakai,” katanya.
Soal sosialisasi, pihaknya menggunakan media daring seperti medsos dan tetap menggunakan cara tradisional melalui mobil keliling sehingga tidak perlu tatap muka atau bersentuhan dengan masyarakat. Mobil keliling itu melibatkan rekan yang berada di kecamatan maupun di desa.
“Kami juga melaksanakan lomba seperti lomba maskot pada hari Sabtu dan Minggu, membuat lomba mural untuk mensosialkan pemilu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam melayani calon pasangan. Bahkan, kami memberikan konsultasi seluas-luasnya kepada pasangan calon. Ketika pasangan calon punya data, terkait masalah DPS (daftar pemilih sementara) dan pemasangan yang adil. Kami berusaha melaksanakan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Soetjipto mengaku pilbup kali ini berbeda pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, KPU harus mampu menjadi kunci berhasil atau tidaknya pilkada serentak yang akan datang. Ia berharap pilkada ini tidak menjadi klaster baru kasus Covid-19 karena persoalannya yang dilematis.
“Gambarannya secara teknis bagaimana KPU Sukoharjo mensikapi, mensiasati persoalan itu. Di beberapa tempat melalui media sosial muncul pandangan-pandangan misalnya coblosan dilakukan secara giliran misalnya jam ini RW ini, jam ini RW itu, dan seterusnya. Bahkan, diadakan KSK (Kotak Suara Keliling) yaitu di zona-zona yang dianggap masih merah atau semburat begitu. Saya juga berharap pada 9 Desember 2020 nanti problem pandemi Covid-19 sudah berkurang,” harap Soetjipto. (tyas/ariel)
