TERIMA BURUH : Ketua Komisi E Abdul Hamid menerima buruh di depan Kantor DPRD Jateng.(foto: ervan ramayuda)
GEDUNG BERLIAN – Puluhan buruh tergabung dalam Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Semarang Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jateng, Selasa (26/10/2021).
Saat audiensi, mereka diterima Ketua Komisi E Abdul Hamid didampingi Ahmad Aziz dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah di ruang Rapim Lantai I.
Koordinator Aksi Aulia Hakim dan perwakilan FSPMI Semarang Raya menyampaikan, isu upah UU Cipta Kerja menjadi isu prioritas karena awal November nanti kenaikan upah minimum akan ditetapkan oleh gubernur.
Aulia mengakui, setelah diketoknya UU Cipta Kerja dengan sistem omnibus law oleh pemerintah serta turunannya PP 36/2021, upah minimum tidak lagi digunakan dasar beruding dan kebutuhan hidup layak seperti tahun tahun lalu. Kenaikan upah hanya didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Mereka juga menyampaikan tuntutannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot)Semarang dan Pemprov Jawa Tengah agar kenaikan UMK di Jateng di atas 10%, mendesak dibatalkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, cabut PP No 36/2021 tentang Pengupahan, berlakukan perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa ominbus law.
Menjawab hal itu Abdul Hamid menyampaikan, atas inisiatif gubernur beserta DPRD ada kenaikan UMK sebesar 3,5% dari tahun sebelumnya. Kebijakan itu sangat berbeda dengan Jabar dan Jatim tidak mengalami kenaikan upah.
“Pentingnya kenaikan ini karena pandemi Covid-19 belum selesa. Kebutuhan akan protokol kesehatan masih dibutuhkan dan aplikasi Peduli Lindungi juga masih harus aktif sehingga dari kebutuhan tambahan – tambahan ini harapannya UMK 2022 bisa selesai dan juga berakhir ada kenaikan,” ucapnya. Dari aspirasi tersebut, lanjut Hamid, DPRD akan menyampaikan kepada gubernur. (ervan/priyanto)
