SOAL BANJIR. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan BBWS Serayu-Opak di Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kamis (24/3/2022), membahas pengendalian di DAS selatan Jateng. (foto soni dinata)
YOGYAKARTA – Dalam rangka pengendalian banjir, Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak di Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kamis (24/3/2022). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri membahas mengenai daerah aliran sungai (DAS) di daerah Banyumas dan Cilacap yang sering mengalami banjir.
“Kami ingin mengetahui mengenai seputar DAS di daerah Banyumas & Cilacap agar Jateng bisa melakukan penanganan yang optimal,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengakui DAS Serayu kerap mengalami banjir. Untuk itu, diperlukan koordinasi antar instansi dalam upaya pengendalian banjir tersebut.
“Seperti apa upaya koordinasi yang telah dilakukan, termasuk permohonan rekomendasi teknis dari masyarakat di sekitar DAS,” kata Legislator PKS itu.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Sri Hartini juga mengatakan proses pengendalian banjir itu perlu dipahami. “Bagaimana dengan pelaporan dari masyarakat yang ada di seputar DAS?,” tanya Anggota Fraksi Gerindra itu.
Menanggapinya, Antyarsa Ikana Dani selaku Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak, mengatakan penanganan banjir baru-baru ini di DAS Banyumas dan Cilacap mendapat perhatian serius. Dalam hal ini, pihaknya mengakui akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya debit air.
“Dari informasi BMKG, sejak Februari sampai sekarang curah hujan masih tinggi. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, perangkat desa, dan BPBD dalam penanganannya,” kata Dani.
Dikatakan, di DAS ada sedimentasi sehingga terjadi penyempitan sungai yang berpotensi menyebabkan luapan air dan terjadi banjir. Untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan pengerjaan di Sungai Bogowonto dan sejumlah sungai di wilayah selatan Jateng dengan pemasangan bronjong atau talud batu dengan anyaman kawat baja.
“Kami juga sudah mengusulkan ke Pak Gubernur agar ada proyek normalisasi terhadap sejumlah sungai yang memiliki sedimentasi tinggi agar tidak banjir lagi,” ungkapnya.
Soal upaya koordinasi ataupun rekomendasi teknis, ia mengakui selama ini banyak pelaporan dari masyarakat terdampak banjir. Dan, rata-rata sekitar 500 permohonan datang dari masyarakat agar segera tertangani cepat.
“Kami terus berupaya agar penanganannya bisa cepat dilakukan. Dalam pengerjaannya, kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani proyek seperti survei ke lapangan. Kami mengakui ada sejumlah masalah yang belum diselesaikan, mengingat ada beberapa kendala di lapangan seperti areal pertanian yang butuh dikomunikasikan dengan masyarakat setempat,” terangnya.
Ia juga menyarankan adanya peran masyarakat dalam pemeliharaan sungai di daerahnya. Termasuk, pembuatan irigasi secara gotong royong agar air sungai pun dapat dimanfaatkan secara maksimal. (soni/ariel)
