Sriyanto Saputro. (foto teguh prasetyo)
DEMAK – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring ke PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat.
Dikatakan, ada beberapa yang menjadi catatan, diantaranya ada BPR BKK yang modal intinya sudah mencapai Rp 10 miliar. Sehingga, konsekuensinya BPR tersebut harus ada komisaris independen.
“BPR BKK yang asetnya sudah sampai Rp 1 triliun itu di BPR BKK Purwodadi dan Purwokerto. BPR BKK Karangmalang Rp 800 miliar dan BPR BKK Lasem Rp 700 miliar. Sementara, di BPR BKK Jepara, Wonogiri, dan Banjarnegara kisaran Rp 500 miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan semua BPR BKK harus memenuhi tata kelola yang diwajibkan regulasi dan sesuai dengan Peraturan OJK. Pada 2023, sudah ada pengisian pemenuhan tata kelola.
Selain direksi dan komisaris juga berkait dengan satuan kerja manajemen resiko. Karena, sekarang penilaiannya paling besar adalah tata kelola dan hal itu menjadi keharusan BPR BKK.
Sementara dalam paparannya, Wakil Kepala Cabang BPR BKK Perseroda Cabang Demak Rusyadi Yogo Kusumo menyampaikan BPR BKK Cabang Demak mempunyai 5 kantor kas. Diantaranya Kantor Kas Bonang, Guntur, Karanganyar, Sempet, dan Kantor Kas Kebonagung.
Datanya mencatat, secara kinerja keuangan, aset pada 2021 sebesar Rp 182,7 miliar turun menjadi Rp 175,9 miliar pada 2022. Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Rp 169,1 miliar turun menjadi Rp 165,8 miliar.
Kredit pada 2021 dari Rp 130,2 miliar turun menjadi Rp 126,1 miliar. Dan, Laba dari Rp 12,9 miliar turun menjadi Rp 9,2 miliar.
Penurunan tersebut disebabkan ada permasalahan fraud di Kantor Cabang Demak rentang waktu Januari sampai Juli 2022. Setelah diselesaikan dengan gerak cepat, kata dia, pada semester dua, Juli sampai Desember kembali ada peningkatan.
“Kredit pada 2021 sejumlah Rp 130 miliar semester pertama, drop menjadi Rp 108 miliar. Turun Rp 22 miliar. Setelah masalah tertangani, pada Semester dua, kredit meningkat meningkat Rp 18 miliar menjadi Rp 126,1 miliar. Mudah-mudahan, pada 2023 ini bisa lebih baik dari 2021,” ungkapnya.
Ia menambahkan pada Januari 2023 laba nomor 3 di Jateng, masih di bawah Tegal dan Brebes. Tapi di Bulan Februari 2023, laba sudah menyalip Tegal dan Brebes, sudah nomor 1 se Jawa Tengah. Hal ini menunjukan potensi di Demak ini bagus, dengan target pada Desember 2023 bisa tetap nomor 1 dan labanya mencapai Rp 16,3 miliar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menyoroti masih ada persoalan pada 2022 lalu sehingga terjadi fraud yang menyangkut SDM. “Makanya, dengan datangnya kami disini bisa mengetahui persis sehingga pada depan akan kita evaluasi lagi. Inilah cara kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal lebih parah,” ungkap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng itu.
Ia menambahkan pengalaman pahit yang pernah terjadi pada BKK Pringsurat dan Klaten menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, diharapkan jangan sampai terjadi lagi di Jateng.
“Makanya, kita berkolaborasi dengan Biro Perekonomian dan teman-teman BPR BKK di Jateng. Bersama mengawal agar berjalan dengan baik,” tandasnya. (teguh/ariel)
