Endro Dwi Cahyono. (foto romdon)
TEGAL – Komisi B DPRD Provinsi Jateng meninjau salah satu aset pemprov yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kota Tegal, Senin (6/1/2025). Pelabuhan yang ada di pesisir pantai utara itu memiliki luas lahan 17.2 Ha yang terbagi menjadi 2 yakni 22 Ha daratan dan 19 Ha lautan.
Pada kesempatan itu, Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kurniawan mengatakan kondisi pelabuhan cukup memprihatinkan. Untuk itu, ia berharap Komisi B dapat memfokuskan perhatiannya mulai dari infrastruktur, IPAL, dan drainase, mengingat potensi pelabuhan yang cukup besar dan memiliki pemasukan terbesar kedua di Indonesia. Pelabuhan itu hanya untuk menampung 300 kapal tapi yang terjadi kurang lebih 1.000 kapal bersandar ke Pelabuhan Tegalsari.
“Saya berharap ada perhatian dari Komisi B untuk pengembangan pelabuhan karena ada beberapa infrastruktur yang tidak berfungsi seperti IPAL,” katanya.
Selanjutnya, ia juga mengatakan pada 2024 terjadi kebakaran sebanyak 24 kapal. Akibat bencana tersebut, bangkai kapal tidak dapat dievakuasi secara maksimal yang mengakibatkan kondisi pelabuhan semakin tidak memadai.
“Kemarin, sempat terjadi kebakaran 24 kapal yang mengakibatkan kondisi pelabuhan tidak memadai sehingga ada beberapa kapal yang ditampung Pelabuhan Pelindo. Akibatnya, evakuasi kapal tidak mampu berjalan dengan baik dan bangkai kapal mangkrak di pelabuhan,” tambahnya.
Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari karena mampu menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5.5 miliar pada 2024. Ia berharap pelabuhan itu tidak diambil Pemerintah Pusat melihat potensi yang cukup besar bagi nelayan di Kota Bahari.
“Pertama, saya turut bangga kepada bapak/ ibu semua karena dengan anggaran sedikit hanya Rp 1.6 miliar tapi mampu menghasilkan PAD sebesar Rp 5.5 miliar. Sudah bisa dilihat bahwa pelabuhan itu menjadi sumber pendapatan di Kota Tegal. Yang kedua, andaikata pengelola pelabuhan diambil Pemerintah Pusat saya meminta untuk pegawai yang ada disini juga dipikirkan kesejahteraanya sehingga tidak terjadi kesenjangan,” kata Endro.
Sependapat, Anggota Komisi B Endrianingsih mengaku prihatin dengan keadaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari. Pemprov Jateng, menurut dia, harus segera mengambil langkah tegas untuk menentukan kondisi pelabuhan kini, melihat nelayan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kota Tegal. Dengan adanya langkah yang konkret, diharapkan tata kelola layanan pelabuhan akan menjadi semakin baik dan kondisi lebih terawat sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi.
“Potensi pelabuhan itu cukup besar akan sangat disayangkan jika tidak didukung oleh pengelolaan yang baik. Saya berharap Gubernur nantinya mau memperhatikan kondisi pelabuhan dan harus benar-benar dipastikan tetap dikelola pemprov atau Pemerintah Pusat agar status pelabuhan ini jelas,” terang Endrianingsih.
Abdullah Aminudin, Anggota Komisi B, juga mendorong pemerintah khususnya Komisi B untuk menjadi leading sector pengembangan dan perbaikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari. Menurut dia harus ada sinergi antara stakeholder di Pemprov Jateng guna membenahi pelabuhan ini. Dengan adanya pengembangan dan perbaikan fisik, diharapkan mampu menampung lebih banyak kapal dan roda perekonomian berjalan lebih baik lagi.
“Jika melihat potensi yang sebesar itu dan PAD yang cukup besar, pengelolaan tersebut seharusnya tidak diambil Pemerintah Pusat. Kalau diambil Pemerintah Pusat akan berdampak dengan PAD Pemerintah Daerah. Saya berharap kinerja yang sudah baik itu terus ditingkatkan dan pengelola tetap di tangan Pemerintah Daerah,” tandasnya.
Sebagai informasi, pelabuhan pada 2024 menampung 2.543 kapal atau melebihi jumlah maksimum penampungan. Selain itu, Pelabuhan Tegalsari tersebut juga memiliki fasilitas fungsional seperti fasilitas pendaratan ikan, fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi, fasilitas suplai air bersih, chilling room dan drainase. Fasilitas itu dinilai mampu mendukung aktivitas nelayan dan industri perikanan di wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi yang vital di Jateng.(rafdan/ariel)
