Tata Niaga Ayam Potong Perlu Diperketat

612C951F BB42 4B25 B224 F3DFE12F0923

FOTO BERSAMA. Jajaran Komisi B berfoto bersama di kandang ayam yang dikelola CV Karya Kencana, Batang, Rabu (10/7/2019).(Foto: Dewi Sekar)

BATANG – Komisi B DPRD Jateng, Rabu (10/7/2019), melihat kandang ayam yang dikelola CV Karya Kencana, di Batang. Wakil Ketua Komisi B RM Yudhi Sancoyo mengungkapkan, kunjungan itu dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan peternakan ayam termasuk masalah harga jual yang dinilai merugikan peternak.

Wakil Ketua Komisi B RM Yudhi Sancoyo (kanan)

Menjawab hal itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Jateng, Sugiatmo menyebutkan penjualan ayam potong akhir-akhir ini merugikan masyaakat. Di pasar harga ayam Rp 34 robu per kg, sementara di tingkat peternak seharga Rp 8 ribu per kg. Padahal, sudah ada program kemitraan (plasma) supaya harga tidak terlalu jatuh, karena saat ini menguntungkan untuk petani karena tanpa kemitraan bisa bangkrut.

Harga makanan tinggi namun penjualnnya sangat rendah. Maka untuk menghindari dari permainan harga melakukan kerja sama dengan Disperindag jangan sampai putus mata rantai dan pemerintah harus hadir untuk menangani permasalahan monopoli harga.

Di Batang jumlah peternak ada 170 pemilik ayam petelor yang kandangnya cukup besar dan ayam boiler 374 pemilik. Konsep pengelolaanya kemitraan semua.
“Kami memberikan keleluasaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat kami sehingga bisa penyerapan tenaga kerja yang dimana bisa mengurangi kemiskinan, proses izin tidak pernah kami persulit yang penting memenuhi persyaratan sehingga kami terbitkan rekomendasi,” kata Sugiatmo.

Pengelola CV. Karya Kencana, Tri Aji Dewanto menambahkan bahwa kurang lebih permasalahnnya sama dan yang diketahui harga benar-benar hancur.

“Panen molor dan pertambahannya tidak sesuai, ditambah kondisi pakan sekarang ini naik tapi tidak diimbangi dengan kualitas pangannya,” terangnya.

Itu dampak lumayan besar buat peternak karena tidak efisien jadi sekarang peternak mengcover dengan ramuan herbal berupa campuran kunir temulawak untuk dijadikan jamu. Karena kemitraan juga menginginkan keuntungan, jadi tidak bisa seutuhnya menggantungkan kemitraan maka bagaimana bisa memanajemen dan memaksimalkan efisiensi pasarnya. Selama ini 70% peternak dari efisiensi pakan, jadi semakin bagus maka semkin besar untungnya.

Mendengar hal itu, Yudhi Sancoyo menyimpulkan bahwa semua berpengaruh pada efisiensi pakan. Sebisa mungkin pakan yang diberikan melihat kualitas memadai untuk peternak. Karena dengan berjalannya peternakan di sini mampu membantu perekonomian.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Perlunya Kejelasan Proyek TPST Regional Magelang

    JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang saat menyambangi Kantor Ditjen Cipta Karya Kemen PU, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Pertanyaan itu mencuat mengingat proyek dinilai mendesak tapi hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.

  • FOCUS GROUP DISCUSSION: BUMDes Siap Kelola Pasar Desa

    GETASAN – Kesiapan BUMDes untuk mengelola pasar desa masih menjadi topik hangat di Kabupaten Semarang. Bahasan itu dituangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, Sabtu (12/11/2022), di Joglo desa wisata ‘Kampung Susu’ Kecamatan Getasan, Sabtu (12/11/2022).

  • Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

    BANDUNG – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin Ketua Messy Widiastuti melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/3/2025), untuk membahas program penanggulangan kemiskinan. Rombongan diterima Plt Sekretaris Dinsos Jabar Ahmad Ade Hadeansyah dan Kabid Penanganan Fakir Miskin Ida Ningrum.

  • Konsolidasi BPR BKK se-Jateng Jadi BPRS, Komisi C Konsultasi ke Kemendagri

    JAKARTA – Dalam rangka rencana konsolidasi PT. BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi PT. BPR Syariah, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/7/2025). Disana, Dewan bertemu dengan Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, & Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli.