TERIMA ASPIRASI: Komisi A menerima aspirasi dari Jamaah Pecinta Ulama & Habaib.(foto: ervan ramayudha)
GEDUNG BERLIAN – Komisi A DPRD Jateng menerima aspirasi dari kelompok yang mengatasnamakan Jamaah Pecinta Ulama & Habaib, Selasa (29/3/2022). Dalam pertemuan itu anggota Komisi A Mujaeroni bersama Muhammad Sidqi dan Dwi Yasmanto mendengarkan aspirasi dari kelompok yang dipimpin ketua kelompok KH Syihabudin dan Sekretaris KH M Khotibul Umam.
Dalam pertemuan itu, Syihabudin mempersoalkan wacana terkait penundaan pemilu. Baginya, Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai amanat konstitusi. Adanya lontaran-lontaran sejumlah pihak yang mengklaim telah mendapatkan dukungan untuk menunda pemilu dinilai sebagai ungkapan yang tidak mendasar.
Kepada Komisi A, Syihabudin meminta DPRD Jateng juga bersikap supaya Pemilu 2024 tidak ditunda. Dengan adanya sikap DPRD tersebut akan membuktikan telah mendengarkan aspirasi rakyat.
Selanjutnya Ahmad Dahlan dari Forum Pembela Islam turut menimpali, pemerintah hendaknya bisa mendengar aspirasi masyarakat. Selama ini dengan kerap adanya sikap yang berbeda dengan pemerintah acap kali dicap sebagai tindakan radikal.
Menjawab hal itu, Mujaeroni menyatakan, konstitusi sudah mengamanatkan pemilu digelar selama lima tahun sekali. Mengenai pernyataan Menko Investasi dan Maritim Luhut B Panjaitan terkait penundaan pemilu didukung 110 juta warga Indonesia hal itu tidak mendasar. Masih ada 160 juta masyarakat yang setuju pemilu digelar lima tahun.
Bagi Mujaeroni, DPRD Jateng hanya bisa menampung aspirasi masyarakat di daerah. Aspirasi itu kemudian akan diteruskan kepada DPR RI.
“Sepenunya menjadi ranah DPR. Kami hanya bisa menampung dan menyuarakkan kepada DPR, bahwa ada aspirasi yang menolak penundaan pemilu,” ucapnya.
Muhammad Sidqi pun sependapat. Pun sebagai kader PPP, dirinya sudah mengetahui partainya menolak keras penundaan pemilu. Selain itu periodesasi kepala negara hanya dua kali.
“Secara kelembagaan akan kami teruskan aspirasi ini, bahwasanya ada bagian masyarakat Jateng tidak setuju pemilu ditunda, untuk perkataan luhut harusnya didasari bukti yang valid dan tidak hanya hoaks,” ucapnya.
Selanjutnya para wakil rakyat itu menerima aspirasi dari Jamaah Pecinta Ulama & Habaib untuk selanjutnya akan diteruskan ke DPR RI.(azhar/priyanto)
