• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 12 Juni 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Keterbukaan Informasi Publik di DIY sampai Desa

08/07/2019
in Berita, KOMISI A
Keterbukaan Informasi Publik di DIY sampai Desa

FOTO BERSAMA. Jajaran Komisi bersama Komisi Informasi Jateng dan DIY berfoto bersama di Kantor Komisi Informasi DIY, Senin (8/7/2019).(Foto: Ervan Ramayudha)

YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/7/2019). Dalam kunjungan itu, rombongan Dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat turut didampingi Komisioner Komisi Informasi Jateng Zaenal Abidin. Mereka diterima Ketua Komisi Informasi DIY Hazwan Iskandar Jaya.

Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat

Secara panjang lebar Fuad mengungkapkan, Jateng merupakan provinsi yang kali pertama membentuk Komisi Informasi sesuai amanat UU No 14/2018. Bertepatan pada 10 April 2010 telah dilantik lima komisioner. Dalam UU No 14/2010 tersebut menginstruksikan kepada pemerintah provinsi supaya membentuk kelembagaan yang bertugas seputar keterbukaan informasi publik.

“Kunjungan kami ke sini untuk mengetahui bagaimana pentingnya transparansi publik bisa terbangun di Yogayakarta. Selain itu pula juga ingin melihat beberapa ikon- ikon yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sekalipun Komisi Informasi ini memiliki sifat penanganan sengketa informasi tetapi tidak berarti dari skema konflik sengketa informasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucap dia.

Secara kewilayahan, Provinsi DIY lebih kecil dari Jateng. Dengan memiliki satu kota dan empat kabupaten (Gunungkidul, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo), kata Fuad, tentu penanganan sengketa informasi lebih ringan.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro menanyakan apabila terjadi persoalan sengketa informasi yang terjadi di Yogyakarta, bagaimana penyelesaian, gambaran besar mengenai informasi publik. Dalam undang-undang keistimewaan, Yogyakarta yang memiliki raja yang juga gubernur tentu penanganan sengketa perlu penanganan tersendiri.

Menjawab hal itu, Hazwan menjelaskan, kelembagaan Komisi Informasi sudah memasuki periode kedua mulai periode 2011-2015 dan 2015-2019. Sudah ada Pergub No 29/2016. Di Yogyakarta sendiri telah ada sekolah terbuka informasi publik yang mana semua sosialisasi yang dilakukan akan pentingnya keterbukaan informasi publik yang ditanamkan sejak dini.

Di Yogyakarta sendiri sedang menyusun raperda terkait perkembangan informasi publik. Dengan adanya Komisi Informasi dan mulai terbentuknya PPID di daerah Yogyakarta dapat mencegah adanya sengketa di Badan Publik. Sesuai peraturan Gubernur sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat harus selalu berkoordinasi dengan PPID Utama (Dinas Kominfo Jateng). Untuk daerah di Sleman sendiri perkembangan PPID desa sudah banyak berkembang, kita juga melibatkan anak muda supaya dapat mengerti soal keterbukaan informasi public.

Di akhir pertemuan Sriyanto mengatakan, Komisi Informasi Yogyakarta ternyata cukup inovatif dan yang sangat menggembirakan bahwa PPID sudah sampai tingkat desa dan ini menjadi inspirasi Jawa Tengah. Hasil dari kunjungan Ke Komisi Informasi Yogyakarta akan kami sampaikan ke Gubernur dan memotivasi ke semua sector pemerintahan untuk bisa mewujudkan PPID sampai tingkat Desa di seluruh Jawa Tengah.(ervan/priyanto)

Previous Post

Pansus Bahas Penyertaan Modal bersama Pemkab Wonogiri

Next Post

Perizinan Genset Diharap Tidak Memberatkan Masyarakat

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM
Berita

Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM

10/06/2025
Saleh Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Jebolnya Tanggul Sungai Bremi
Berita

Saleh Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Jebolnya Tanggul Sungai Bremi

04/06/2025
RAPAT PARIPURNA: Raperda RPJMD Jateng 2025-2029
Berita

RAPAT PARIPURNA: Raperda RPJMD Jateng 2025-2029

03/06/2025
RAPAT PARIPURNA: Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Berita

RAPAT PARIPURNA: Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

28/05/2025
RAPAT PARIPURNA: Raperda BPR Syariah & Raperda Kemiskinan
Berita

RAPAT PARIPURNA: Raperda BPR Syariah & Raperda Kemiskinan

27/05/2025
RAPAT PARIPURNA: LHP BPK 2024, Jateng Raih Opini WTP Ke-14 Secara Berturut-turut
Berita

RAPAT PARIPURNA: LHP BPK 2024, Jateng Raih Opini WTP Ke-14 Secara Berturut-turut

23/05/2025
Next Post
Perizinan Genset Diharap Tidak Memberatkan Masyarakat

Perizinan Genset Diharap Tidak Memberatkan Masyarakat

Transaksi Lelang di Ekspo Soropadan Capai Rp 9,2 Miliar

Transaksi Lelang di Ekspo Soropadan Capai Rp 9,2 Miliar

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #0953
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah