KINERJA BPR. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Boyolali pada Selasa (9/8/2022) lalu membahas soal kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)
BOYOLALI – Dalam kegiatan monitoring pengelolaan BPR BKK Boyolali, baru-baru ini, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat kinerja keuangannya sudah sangat baik. Seperi disampaikan Dirut BPR BKK Boyolali Kuat Wiyono, posisi aset, dana masyarakat, dan laba pada 2021 lalu sudah tercapai 100% lebih.
Namun, ia mengakui penyaluran kredit pada tahun lalu belum mencapai 100%. Dari kondisi itu, angka non-performing loans (NPL/ kredit macet) masih cukup tinggi.
“Tercatat sampai Juni 2022, angka NPL mencapai sebesar 6,27 persen,” katanya.
Mendengarnya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin tetap mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan BPR BKK Boyolali. Ia berharap upaya berupa inovasi pelayanan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.
“Harapannya, dengan adanya peningkatan itu, maka sisi pendapatan daerah dari BPR BKK juga bisa meningkat pula,” kata Bambang.
Sebagai informasi, realisasi aset pada 2021 lalu sebesar Rp 260,28 miliar atau tercapai 104,13%, dana masyarakat sebesar Rp 219,12 miliar atau 105,12%, kredit sebesar Rp 183,37 miliar atau 99,86%, dan laba sebesar Rp 4,89 miliar atau tercapai 100,20%.
Sementara pencapaian pada 2022 ini atau hingga Juni 2022, jumlah aset sebesar Rp 254,60 miliar atau 98,39%, dana masyarakat Rp 219,12 miliar atau 97,24%, kredit Rp 200,87 miliar atau 106,76%, dan laba Rp 1,61 miliar atau 100,11%.
Dalam kegiatan monitoring itu, juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto. (ariel/priyanto)
