BERI PENJELASAN. Alwin Basri memberi penjelasan di hadapan warga Kabupaten Pati dalam reses masa sidang I, baru-baru ini. (foto humas)
GEDUNG BERLIAN – Permasalahan distribusi pupuk sampai penataan atau normalisasi Sungai Yuwana mengemuka dalam reses DPRD Jateng Masa Sidang I 2021 Alwin Basri di Pati. Penyerapan aspirasi dilakukan di sejumlah tempat. Di Kecamatan Winong, desa yang menjadi tujuan penyerapan aspirasi antara lain Desa Tawangrejo dan Pekalongan. Di Kecamatan Tayu ada di Desa Pakes dan Bendo Katon Kidul.

Sejumlah petani mengakui sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi terutama jenis urea, TSP dan ZA. Padahal, peredaran pupuk sudah sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani). Terlebih lagi, sebagian dari mereka sudah memegang kartu tani.

Alwin mengemukakan, soal kesulitan pupuk, akan dikomunikasikan dengan sejumlah stakeholder. Kepada petani, dia menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi diutamakan untuk pemegang kartu tani, sedangkan untuk petani yang tidak memilikinya bisa masuk pada E-RDKK sesuai dengan jumlah yang tercantum dan jangan sampai mengubah data riil yang ada.
“Akan kami komunikasikan dengan Dinas Pertanian kabupaten dan provinsi. Ketika ada kekurangan pupuk bersubsidi, kemungkinan belum masuk RDKK. Sebab petani yang tidak masuk RDKK tidak bisa diproses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan harus membeli yang nonsubsidi. Ini menjadi dilema kita,” ujarnya, saat dihubungi dprd.jatengprov.go.id, Jumat (10/12/2021).
Selain pupuk, soal pengerukan dan penataan tanggul Sungai Yuwana turut mengemuka dalam pertemuan Ketua Komisi D itu dengan masyarakat. Sebagian warga berharap penataan alur sungai itu bisa selesai pada tahun ini. Terlebih lagi, luapan sungai tersebut kerap menjadi banjir di sejumlah tempat.
Mengenai hal itu, Alwin mengemukakan, untuk penataan sungai-sungai besar di sepanjang pantura Jawa menjadi kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Untuk Sungai Juwana ditangani BBWS Pemali-Juwana.
“Memasuki musim penghujan ini, kami juga kerap mendapat laporan dari masyarakat tidak hanya di Pati. Kami akan koordinasikan lagi terutama langkah-langkah penanganan banjir. Kami di Komisi D akan mengundang BBWS Pemali-Juwana dan Dinas Pusdataru supaya bisa memberikan gambaran pekerjaan penanganan sungai dan antisipasi luapan sungai,” ucapnya. (priyanto/ariel)