• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Friday, 16 May 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

Keluhkan RUU Cipta Kerja, KSPN Datangi Gedung Berlian

25/08/2020
Keluhkan  RUU Cipta Kerja,  KSPN Datangi Gedung Berlian

DATANGI PENDEMO. Riyono, Ida Nurul Farida, dan Messy Widiastuti saat mendatangi para buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Senin (24/8/2020). (foto ervan ramayuda)

GEDUNG BERLIAN – Ratusan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng mendatangi Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Senin (24/8/2020), untuk menyampaikan keluhan persoalan Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan yakni RUU Cipta Kerja. Setelah melakukan orasi di depan halaman Gedung Berlian, beberapa perwakilan buruh itu diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jateng di antaranya Riyono, Messy Widiastuti, dan Ida Nurul Farida.

Saat berdialog di Ruang Pimpinan, Lantai 1 Gedung Berlian, Ketua DPW KSPN Provinsi Jateng Nanang Setyono menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja itu sangat bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena, di dalam RUU tersebut, banyak pasal yang mengurangi aspker perlindungan dan hak-hak pekerja.

Selain itu, kata dia, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur buruh sehingga aturan tersebut nantinya tidak mewakili kebutuhan para buruh. Ia mencontohkan, dalam salah satu isi/ pasalnya, upah pekerja yang dahulu disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tapi sekarang disesuaikan dengan nilai inflasi.

“Hal itu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan para buruh karena dasar pertimbangannya menggunakan angka inflasi, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi turun akibat pandemi Covid-19. Dengan mendasarkan hal itu, maka mengesampingkan aspek kebutuhan pekerja,” kata Nanang.

Ditegaskannya, dalam persoalan Omnibus Law RUU Cipta Karya, para buruh meminta agar Pemerintah pusat dan DPR RI tidak mengutak atik UU Ketengakerjaan. Ia menilai selama ini UU Ketenagakerjaan sudah mampu mengakomodir kebutuhan hak para pekerja.

“Kami menolak RUU Cipta Kerja diantaranya hentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan merugikan pekerja atau buruh Indonesia dan tegakkan hukum ketenagakerjaan sesuai aturan perundangang-undangan yang sudah ada. Hal itu sudah menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama. Kami berharap DPRD Provinsi Jateng bisa menyampaikan penolakan kami tersebut ke pusat,” tegasnya.

Menanggapi keluhan buruh itu, Anggota DPRD Riyono mengaku sangat memahami persoalan yang dihadapi para buruh tersebut. Dari informasi yang diterimanya, sampai sekarang belum ada kesepakatan antara DPR RI dan para buruh di Jakarta, terkait RUU Cipta Kerja.

“Saya memahami yang dirasakan para buruh sekarang. Kami juga berharap RUU itu bisa dibahas dengan melibatkan para buruh. Dalam aspirasi ini, kami akan tetap meneruskan dan mengawalnya hingga sampai ke Baleg (Badan Legislatif) DPR RI,” katanya, didampingi Disnakertrans Provinsi Jateng.

Senada, Anggota DPRD Messy Widiastuti mengatakan aspirasi para buruh dari Jateng itu segera diteruskan ke DPR RI agar menjadi perhatian. Sementara, Ida Nurul Farida juga mengakui ada beberapa hak-hak pekerja yang belum terakomodir dalam RUU Cipta Kerja.

“Saya berharap nantinya ada titik temu dalam pembahasan RUU tersebut, baik soal investasi maupuk hak-hak para pekerja,” kata Ida.

“Saya memahami yang dirasakan para buruh sekarang. Kami juga berharap RUU itu bisa dibahas dengan melibatkan para buruh. Dalam aspirasi ini, kami akan tetap meneruskan dan mengawalnya hingga sampai ke Baleg (Badan Legislatif) DPR RI,” katanya, didampingi Disnakertrans Provinsi Jateng. (ariel/priyanto)

Previous Post

HUT RI : Bangun Kebersamaan dan Jaga Kebhinekaan

Next Post

PRIME TOPIC : Perlu Kebijakan Selamatkan Transportasi Umum

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
PRIME TOPIC : Perlu Kebijakan Selamatkan Transportasi Umum

PRIME TOPIC : Perlu Kebijakan Selamatkan Transportasi Umum

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Beranda
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home Baru
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset