Kabupaten Semarang Perlu Perbanyak RTH

IMG 20200807 WA0016

Bambang Kribo. (foto setyo herlambang)

UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menemui sejumlah masyarakat, kades, lurah, dan camat dari 4 kecamatan yakni Banyubiru, Pringapus, Bawen, dan Tuntang. Pada kesempatan itu, ia meminta agar ruang terbuka hijau (RTH) di 4 kecamatan tersebut dapat diperbanyak.

Hal itu disampaikannya, saat kegiatan reses penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar di The Wujil Resort & Conventions Kabupaten Semarang, Jumat (7/8/2020). Ia menilai pembangunan RTH itu sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus kebersihan daerah, terlebih di masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) sekarang ini.

“RTH itu perlu dipikirkan bersama karena terkait dengan kesehatan dan kebersihan,” kata Politikus PDI Perjuangan itu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening bersama beberapa anggotanya.

Dikatakannya pula, dengan dibangunnya RTH tersebut, maka dapat sejalan dengan pembangunan desa wisata di masing-masing kecamatan. Untuk itu, ia berharap setiap perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan bisa mempersiapkan lahan yang memadai dalam pembangunan RTH.

“Jika memungkinkan dibuat RTH, segera lakukan,” kata Bambang Kribo, sapaan akrab Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu.

Menyinggung soal desa wisata, ia juga berharap setiap desa di Kecamatan Banyubiru, Bawen, Pringapus, dan Tuntang dapat mempersiapkan pembangunan atau pembangunannya. Karena, sebanyak 208 desa di Kabupaten Semarang mendapatkan bantuan pembangunan desa dari Pemprov Jateng.

“Oleh karena itu, bagaimana menjaga kualitas masyarakatnya untuk mengembangkan desanya masing-masing. Buatlah BUMDes, dijalankanlah. Kalau ada desa wisata rintisan, segera dikembangkan,” harapnya.

Ia mengatakan semua aspirasi masyarakat itu dapat tertampung dan mendapatkan solusi karena adanya kesinambungan antara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. “Semuanya bisa lebih mudah dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, semua bantuan juga bisa tersalurkan,” ujarnya. 

Sementara, Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang Heru Purwantoro juga berharap kehadiran Bambang Kribo di beberapa kecamatan bisa ikut membangun wilayah pedesaan. “Saat ini, proses aspirasi sudah dimulai dengan rencana anggaran pembangunan desa (sarana dan prasarana) untuk 270 titik, 101 titik untuk penyertaan modal, dan 101 titik untuk RTLH (rumah tidak layak huni),” kata Heru. (ariel/priyanto)

Kabupaten Semarang Perlu Perbanyak RTH

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.